Jelang Muktamar, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya Kebiri Hak Orang Asli Papua
Raja Ampat, katatanahpapua.com, – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengagendakan penyelenggarakan Muktamar pada September-November tahun ini yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Semarang.
Muktamar adalah forum tertinggi PPP untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan strategis partai selama 5 tahun ke depan.
Namun mirisnya, menjelang agenda penting tersebut, Rosmia Mattalitti, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya diduga telah mengkebiri hak politik Orang Asli Papua (OAP).
Pasalnya, terdengar kabar burung, bahwa ia telah berupaya untuk mengganti (baca: memecat) beberapa petinggi tingkat kabupaten partai berlogo ka’bah tersebut.
Tak luput yang menjadi sasarannya ialah, Ketua DPC PPP Kabupaten Raja Ampat, Saruddin Binwasef, salah seorang putra Raja Ampat yang lahir dari rahim Orang Asli Papua dari suku Byak.
Berdasarkan hasil penelusuran tim fakta, Saruddin Binwasef akan dipecat, lantaran dirinya tidak mendukung keputusan partai terkait bakal calon Bupati/ Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur pada pilkada tahun lalu.
Saruddin menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua DPW Papua Barat Daya pada pilkada tersebut diduga telah menyalahi aturan partai, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART.
“Saya heran, terkait permohonan rekomendasi ke DPP untuk dukungan bakal Calon Bupati itu diusulkan dari tingkat DPC, kami sudah usulkan, melalui surat resmi untuk diberikan pengantar, tapi kenapa malah DPW mendukung kandidat yang bukan usulan DPC. Ada apa? Apa karena sudah dikasih uang?.” Ungkapnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, terkait dengan dukungan bakal calon Gubernur pun demikian, ia menjelaskan bahwa terkait mendukung calon Gubernur, Rosmia selaku Ketua DPW harus koordinasi ke akar rumput, lakukan rapat kerja wilayah atau musyawarah kerja wilayah tapi hal tersebut tidak dilakukannnya dengan dalih tidak ada anggaran.
“Tidak pernah lakukan rapat, undang ketua ketua DPC bahas calon mana yang akan diusung waktu itu, namun tiba tiba mendukung pasangan tertentu, ini aneh bin ajaib. Semua menjadi tanda tanya, kenapa bisa seperti itu, apa tidak baca pedoman partai?”. Tambahnya.
Saruddin masih mencari informasi terkait berapa jumlah nominal dana pengurusan rekomendasi B-KWK Calon Gubernur kemarin, karena tidak ada yang disalurkan ke tiap tiap DPC agar mesin partai dapat berjalan.
Merespon hal tersebut, Muslihi, Ketua DPC PPP Kabupaten Tambrauw menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP Papua Barat Daya yang secara tidak bermoral mengganti Ketua DPC Raja Ampat, Ketua DPC Kota Sorong, dan Sekretaris Wilayah DPW Papua Barat Daya tanpa musyawarah sesuai dengan aturan AD/ART Organisasi.
Sarudin Binwasef Ketua DPC PPP Kab. Raja Ampat, merasa tidak puas dengan keputusan sepihak Ketua DPW.
“Hak politik kami dikebirikan sebagai OAP yang ingin membesarkan PPP di Tanah Papua, Muktamar adalah momen Ketua DPC, sebagai pemegang Hak Suara untuk memilih Ketua Umum DPP PPP, sangat miris dan menciderai marwah di partai. Mau dibawa ke mana arah partai ke Depan, kalau seorang Ketua DPW yang selalu menginjak-injak asas musyawarah sebagai aturan-aturan partai yang tercantum di dalam AD/ART Organisasi”. Tegasnya.
“Patut dipertanyakan ada apa menjelang Muktamar PPP, ia mengganti saya, Hasbullah, dan Saleh Maro. Dan anehnya lagi, yang menggantikan saya ini Intan Fitriani, orang pendatang, dan bukan orang Raja Ampat. Parah sekali”. Tutupnya.
Hingga berita ini terbit, katatanahpapua.com masih mengumpulkan fakta-fakta penting lainnya. (Mz)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar