Menuju Muktamar PPP: Intelektual Muda Suku Ma’ya Angkat Bicara Soal Upaya Pengkerdilan Hak Politik OAP Dalam Partai Politik

Waisai, katatanahpapua.com – Hajatan Muktamar PPP yang dijadwalkan antara bulan September s.d. November 2025 tahun ini menjadi perbincangan hangat di kalangan tokoh intelektual OAP se tanah Papua, terlebih lagi detik-detik menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pimpinan partai politik yang berlatarbelakang Orang Asli Papua (OAP) seperti Ketua PPP Raja Ampat-Papua Barat Daya, Ketua PPP Yahukimo-Papua Pegunungan, dan beberapa unsur pimpinan partai PPP lainnya baik di tingkat kab/kota maupun provinsi se tanah Papua dicekal (baca: diberhentikan) sepihak, tanpa mekanisme partai, demi memuluskan kepentingan pribadi pimpinan partai politik satu tingkat di atasnya dalam ajang muktamar nanti.

Baca Juga

Diduga Membatasi Hak Politik OAP: Ketua Yayasan Lembah Klayili Malamoi Kecam Tindakan Ketua DPW PPP Papua Barat Daya

13 Agu 2025

Padahal diketahui bersama bahwa Muktamar merupakan forum pimpinan DPW dan DPC seluruh Indonesia untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Umum Parpol PPP di tingkat DPP, selain itu pula, forum tersebut menjadi ajang fikir bersama dalam merumuskan arah dan strategis partai menyongsong pemilu 2029 akan datang.

Salah satu Intelektual Muda Suku Ma’ya yang juga Aktifis Pecinta Laut, Decky Buce Feey kepada awak media katatanahpapua.com, di Waisai, Sabtu, 16 Agustus 2025, menyampaikan kecamannya kepada Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Rosmiah Mattalitti, atas tindakannya karena telah memberhentikan secara sepihak Ketua DPC Raja Ampat, Saruddin Binwasef.

“Isu yang beredar kenapa saudara saya diberhentikan, karena tidak mengindahkan keputusan DPP terkait bakal calon Bupati pada pilkada kemarin, saya mau bertanya, pengusulan bakal calon Bupati itu di tingkat DPC atau DPW? PPP Raja Ampat pada pilkada lalu telah menyurat ke DPW untuk diberikan surat pengantar ke DPP untuk pengurusan B-KWK, kenapa usulan tersebut tidak diteruskan? Ada apa?.” Ungkapnya.

Baca Juga

Anggota Dewan Tarmuji Pertanyakan Status PPWI Terdaftar di Dewan Pers, Ketua PPWI PBD Berikan Penjelasan

05 Agu 2025

“Padahal PPP Raja Ampat partai nonseat yang mencoba keberuntungan melalui pilkada, toh juga yang DPW usulkan kemarin mendukung pasangan CERIA juga kalah bahkan jauh suaranya jika dibandingkan dengan yang didukung DPC Raja Ampat”. Terangnya.

“Saya yakini pengajuan bakal calon Bupati di mata DPP itu berada pada wewenang penuh DPC berdasarkan AD/ART, maka pengusulan DPC Raja Ampat untuk mendukung pasangan CERIA kemarin, yang sebelumnya berdasarkan hasil rapat DPC telah sepakat mendukung pasangan RUBI, kami yakini telah dirubah dan dipalsukan oleh oknum DPW secara sepihak agar mendapatkan uang pada kandidat Bupati tersebut, saya sedang mencari buktinya, karena pasti di kantor DPP masih menyimpan arsip pengajuan calon Bupati Raja Ampat, siapa yang bertandatangan di situ atas nama DPC Raja Ampat, selanjutnya, kami akan cari tahu lagi uang kandidat Bupati kemarin itu dikirim ke siapa dan berapa nominalnya, dan disetorkan ke DPP berapa sehingga DPP mengeluarkan B-KWK atas pasangan CERIA, kami akan cari tahu, ini tindakan biadab, rakus, dan tidak tahu diri.” Nada Geram.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pula, Hasil Rakornas, Rakernas, Muskernas yang telah diikuti oleh Rosmiah Mattalitti tidak pernah satu kalipun sepulang dari Jakarta, mengumpulkan seluruh DPC lalu memaparkan apa saja hasilnya.

“Seorang Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Rosmiah Matalitti meninabobohkan hasil Rakornas, Rakernas, Mukernas tingkat pusat kepada DPC se Papua Barat Daya alias tidak ada pernah melakukan rapat Ketua-Ketua DPC terkait persiapan pileg dan pilkada, dengan alasan klasik tidak ada anggaran, tidak ada uang, untuk melaksanakannya, padahal banyak cara yang bisa dipakai tanpa pakai uang kalau memang bilang tidak ada uang, Ketua DPW PPP model begini tidak pantas dipertahankan, cari hidup di Papua, jangan lukai orang Papua.” Tambah Intelektual Muda Suku Ma’ya, Decky Buce Feey anak Raja Ampat Asli dari Kampung Wauyai.

Ia pun dengan tegas menyampaikan kepada Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta bahwa kondisi Papua saat ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, hal yang terjadi di daerah Papua Pegunungan,Ketua DPC Yahukimo diganti oleh Ketua DPW PPP Pegunungan, begitu pula di Papua Barat Daya. Ada apa dengan Muktamar PPP kali ini. Tutupnya.