Dituding Tidak Satu Komando, Saruddin Binwasef Beberkan Barang Bukti: Rosmiah Mattalitti Stop Putar Balik Fakta

Kata Tanah Papua
24 Agu 2025 09:50

News 0 625

3 menit membaca

Waisai, katatanahpapua.com — Saruddin Binwasef, Ketua DPC PPP Kabupaten Raja Ampat pertanyakan pernyataan Rosmiah Mattalitti yang menyebutkan dirinya tidak satu komando pada saat Pilkada Kabupaten Raja Ampat dan Pilkada Gubernur Papua Barat Daya.

Pasalnya, ia meyakini bahwa pengajuan bakal calon kepala daerah itu adalah wewenang penuh DPC sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai petiga.

31 Jul 2025

Namun sangat disayangkan, usulan tersebut tidak dilanjutkan kepada Pengurus Harian DPP PPP untuk diterbitkan B1 KWK, setelah dilakukan pengusutan, ternyata pengajuan tersebut telah diubah oleh oknum-oknum DPW yang hingga kini masih dalam pencarian fakta, siapa yang telah mengubah, dan berapa mahar yang telah ia terima dari kandidat bupati tersebut sehingga sangat tak manuasiawi telah berani mengubah pengusulan tersebut.

“Siapa yang tidak satu komando, kalian saja sudah bobrok tidak menjalankan amanat AD/ART Partai, kami usulkan calon lain, namun yang keluar lain, sudah begitu, kira kira pengajuan B1KWK atas nama kandidat lain itu siapa yang bertandatangan atas nama DPC PPP Raja Ampat untuk diajukan ke Jakarta? aneh bin ajaib, sangat serakah, kerakusan ini akan kembali terjadi pada muktamar PPP bulan September mendatang.” Terangnya.

Kini Saruddin Binwasef, Ketua DPC PPP Raja Ampat akan mengusut masalah tersebut hingga ke DPP, siapa yang bertandatangan atas nama DPC PPP Raja Ampat.

“Kami akan usut, itu DPP pasti mengarsipkan surat pengajuan itu, karena mau tidak mau, yang mengusulkan kandidat Bupati itu adalah wewenang DPC, terus siapa yang tandatangani kandidat pasangan CERIA itu? Berapa maharnya? Siapa yang terima? Berapa yang disetorkan ke DPP?, saya yakin, kalau bukan tandatangan saya dipalsukan, maka tandatangan saya telah discan oleh oknum DPW untuk kepentingan keserakahannya. Saya akan usut.” Tegasnya.

Adapun terkait, dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur, Saruddin Binwasef, pertanyakan balik, apakah pihak DPW PPP Papua Barat Daya, selama ini telah melakukan rapat koordinasi dalam bentuk Mukerwil, Rakerwil seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP maupun Peraturan Organisasi PPP.

“Jangan Rosmiah Mattalitti itu putar balik fakta ke DPP, terkait pilkada gubernur itu semua pengurus DPW maupun DPC kemarin semua cari jalan masing-masing, saya bisa pertanggungjawabkan bahasa saya ini, karena DPC tidak dapat apa-apa, ini sudah rahasia umum, tidak ada koordinasi, tidak transparansi keuangan, tidak ada rapat, kenapa tiba tiba mengusulkan kandidat gubernur? dan paksa semua ikuti komando, Ada apa? Padahal aturan partai sangat jelas, terus saya tidak ikuti itu semua, lalu mau diusulkan dipecat, terlalu serakah”. Kesalnya.

Persoalan seperti ini, akan terjadi pada Muktamar akan datang, sehingga ia memberikan masukan kepada Pengurus Harian DPP, dalam hal ini, SC maupun OC Muktamar X PPP agar mengambil keputusan tegas dengan melihat aturan partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ia pun menambahkan, dampak terburuk dari apa yang telah dilakukan oleh DPW PPP Papua Barat Daya ini akan mempengaruhi kecintaan Orang Asli Papua (OAP) pada pemilu 2029 akan datang, hal itu akan membuat grafik penurunan konstituen secara drastis, karena permasalahan ini telah menjadi viral, dan sudah tersebar ke pelosok daerah, jika tidak dibenahi segera maka akan lebih memperparah keadaan, ini akibat kerakusan oknum-oknum DPW PPP Papua Barat Daya. Tutupnya. (Mz)

katatanahpapua.com adalah bagian dari jaringan media katasulsel.com