Diduga Membatasi Hak Politik OAP: Ketua Yayasan Lembah Klayili Malamoi Kecam Tindakan Ketua DPW PPP Papua Barat Daya
Waisai, katatanahpapua.com – Organisasi politik adalah sarana demokrasi untuk menyuarakan hak-hak dasar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
Muktamar partai PPP merupakan forum tertinggi partai, Muktamar memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan program kerja, dan pemilihan kepengurusan partai.
Selain itu, muktamar PPP juga menjadi ajang konsolidasi ideologi dan konsolidasi internal partai PPP dari Sabang sampai Merauke.
Dalam konteks otonomi khusus Papua, Hak OAP merujuk pada berbagai isu dan tantangan terkait implementasi kebijakan otonomi khusus yang seharusnya melindungi dan memberdayakan OAP, di antara hak yang melekat adalah keterwakilan OAP dalam partisipasinya dalam partai politik sebagi figur pemimpin baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Dengan demikian, upaya membatasi hak politik Orang Asli Papua (OAP) merupakan permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
Salah satu OAP yang hendak dibatasi hak politiknya adalah Saruddin Binwasef, Ketua DPC PPP Raja Ampat, anak Raja Ampat asli yang lahir dari rahim perempuan Papua, Suku Byak.
Menjelang momentum muktamar partai berlogo Ka’bah tersebut, justeru terdapat upaya serius dari Ketua PPP Papua Barat Daya untuk membatalkan hak kepesertaannya dalam ajak muktamar yang dilaksanakan lima tahun sekali tersebut dengan berbagai alasan sepihak dan tidak konstitusional.
Melihat fenomena yang menyayat hati itu, permasalahan ini mendapatkan respon dari berbagai pihak yang turut peduli terhadap permasalahan yang dihadapi Saruddin Binwasef, sekaligus menjadi perhatian warga Papua Barat Daya akan masa depan orang Papua.
Ketua Yayasan Lembah Klayili Malamoi, Yorhen Su tidak ketinggalan untuk angkat bicara, ia berkomentar kalau Partai Persatuan Pembangunan membatasi hak politik Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Papua Barat Daya, maka dapat dipastikan ke depan partai yang berlambang Ka’bah itu akan kehilangan arah politik.
Iapun menambahkan bahwa mencopot atau menggantikan pengurus, apalagi posisi sebagai ketua partai, itu ada tahapan mekanisme yang berlaku.
Kepada awak media katatanahpapua.com, Yorhen Su menghimbau kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan agar meninjau kembali keputusan sepihak Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Rosmiah Mattalitti yang tanpa melakukan rapat koordinasi dengan seluruh DPC PPP se-Papua Barat Daya.
Selain Ketua DPC PPP Raja Ampat, turut korban pula Ketua DPC PPP Kota Sorong, Hasbullah dan Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, M. Saleh Maro yang ikut terseret diganti. (Mz)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar