Waisai, katatanahpapua.com – Perjalanan sejarah politik partai berlogo Ka’bah di tanah papua, khususnya Sorong Raya pernah mengalami masa-masa kejayaan.
Kejayaan PPP di tanah Malamoi khususnya, berjaya mulai dari era orde baru hingga pasca reformasi 1998, tercatat, PPP pernah meraih sebagai salah satu pimpinan legislatif (baca: Wakil Ketua DPRD).
Seiring waktu berlalu PPP mengalami kemunduran yang drastis secara merata di tingkat kota/kabupaten bahkan menyentuh tingkat provinsi, baik ketika masih bergabung dengan Papua Barat hingga terpisahnya menjadi provinsi baru, Papua Barat Daya.
Salah satunya di antaranya, PPP Kota Sorong. hingga akhir pemilu 2019 silam, PPP Kota Sorong hanya mampu bertahan satu kursi legislatif, lalu terhempas juga pada pemilu 2024 lalu.
Kini kantor Sekretariat PPP Kota Sorong yang telah berusia hampir 4 (empat) dekade tersebut kini menjadi kawasan hutan belantara yang ditumbuhi pohon pohon besar seluas seribu meter persegi.
Padahal, jika dilihat dari status kepemilikan tanah ini, tanah sekretariat tersebut telah resmi dihibahkan oleh Lambert Jitmau selaku Walikota Sorong pada tahun 2020 lalu, dengan tujuan sebagai langkah program pembangunan kota Sorong.
Terlintas tanda tanya dalam benak kita, seyogyanya, permasalahan pembangunan gedung sekretariat permanen milik PPP sudah rampung dibangun, dikarenakan ada anggota legislatif dari pemilu ke pemilu yang dapat diperjuangkan, sebelum kekosongan kursi 2024 kemarin. Terlebih lagi, selama 10 tahun Ketua DPC Kota Sorong tersebut, duduk sebagai Anggota DPRD Kota Sorong.
Ditelisik lebih dalam, ternyata permasalahan serius yang terjadi salah satu dari beberapa faktornya adalah nihilnya kaderisasi, kaderisasi adalah inti penting dalam partai politik untuk menjamin keberlangsungan suatu organisasi, namun disayangkan tidak dilakukan oleh Rosmiati Mattalitti selaku Ketua DPC Kota Sorong.
Tak serius mengurus DPC PPP Kota Sorong yang hanya skala regional, ia malah melenggang jauh menjadi Ketua DPW Papua Barat Daya dan membawa kehancuran yang lebih besar bagi partai berlambang Ka’bah itu.
Sekretariat DPC PPP Kota Sorong tersebut kini lambat laun menjadi tempat pembuangan jin, karena tak terurus, mirisnya lagi tumbuh pepohonan yang menutupi seluruh bangunan yang sudah tak layak pakai tersebut.
Tak ada yang salahnya dari sosok Rosmiah Mattalitti bermanuver menjadi seorang Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, tapi masalah timbul manakala hanya fokus mengurus satu DPC saja, sebut saja kota Sorong, padahal salah satu tugas tanggung jawab seorang ketua tingkat wilayah adalah memastikan kaderisasi di daerah berjalan, dan menjamin PPP memperoleh kejayaan kembali.
Seorang Ketua DPW PPP Papua Barat Daya hendaknya melaksanakan langkah strategis melalui forum forum resmi yang telah diatur dalam pedoman partai guna menjadi ajang konsolidasi PPP se-Papua Barat Daya terutama menjelang pileg maupun pilkada 2024 lalu. Namun jawaban yang selalu menjadi senjata pamungkasnya ialah tidak ada anggaran.
Terlebih lagi, menjelang hajatan besar (muktamar) PPP yang akan diselenggarakan tidak lama lagi, Rosmiah Mattalitti dengan sadar dan terencana, telah bermohon kepada DPP PPP di Jakarta untuk mengganti beberapa Ketua DPC, sebuat saja, Ketua DPC Raja Ampat, Ketua DPC Kota Sorong, dan Sekretaris Wilayah DPW Papua Barat Daya dengan berbagai alasan.
Salah satu Wakil Ketua OKK 1, DPC PPP Raja Ampat, Yosafat Awom Maray yang juga salah satu Tokoh AdatSuku Maya, Sub Suku Ambel Worem Waigeo Utara, Papua Barat Daya saat ditemui Awak Media Katatanahpapua.com di Waisai kabupaten Raja Ampat, Selasa, 12 Agustus 2025, mengatakan:
“Sangat tidak ber etika seorang Ketua DPW, Rosmiah Mattalitti, menjelang hajatan muktamar mengantikan beberapa nama pengurus dpc, banyak raport merah yang dilakukan oleh seorang ketua dpw, mulai dari momen pileg sampai masuk di pilkada walikota, bupati dan gubernur, kejelasan rekom dan dana pembiayaan dari kandidat kami seluruh dpc tidak pernah melakukan rapat koordinasi”. Terangnya.
PPP Papua Barat Daya kelak akan menjadi partai purba/punah jika tata kelola organisasi tidak dibenahi, kaderisasi yang menjadi nafas pergerakan tak lagi dihiraukan, terlebih lagi, partai hanya dijadikan bahan rutinitas lima tahun sekali, dalam arti sempitnya, tiba masa, tiba akal.(Mz)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar