Pemkot Sorong–BP3OKP Bahas Percepatan RS Siloam dan Penguatan Pelayanan Dasar
Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Sekretariat BPP, guna membahas percepatan pembangunan Rumah Sakit Siloam serta penguatan pelayanan dasar masyarakat. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Sorong, Selasa (13/1/2025).
Wakil Wali Kota Sorong didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., M.M., serta Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Sorong. Dari pihak BP3OKP, perwakilan Sekretariat BPP menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait penyelesaian administrasi dan aset pendukung pembangunan rumah sakit tersebut.
Dalam pertemuan itu, BP3OKP menyampaikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengalihan aset dari kabupaten induk kepada Pemerintah Kota Sorong, yang rencananya akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan RS Siloam. Disebutkan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah menindaklanjuti arahan tersebut melalui surat Wali Kota pada Maret 2025.
BP3OKP mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang dilakukan Pemkot Sorong, serta memastikan bahwa perkembangan di lapangan terus dipantau dan dilaporkan kepada KPK dan Wakil Presiden RI. Atas arahan Gubernur Papua Barat Daya, BP3OKP juga telah membentuk tim kecil yang bertugas mempresentasikan capaian kerja terkait penyelesaian aset dimaksud.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari persiapan Pemerintah Kota Sorong dalam menyambut calon investor, yang dijadwalkan melakukan audiensi lanjutan dengan Gubernur dan Wali Kota Sorong, serta pembahasan teknis pembangunan RS Siloam. Selain itu, BP3OKP mendorong adanya skema khusus penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga perawat Orang Asli Papua (OAP), agar dapat dilibatkan secara optimal dalam operasional rumah sakit ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sorong menekankan pentingnya kejelasan status pelimpahan aset dari kabupaten ke kota agar proses pembangunan dapat segera berjalan. Ia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak menghambat minat investor, mengingat kebutuhan masyarakat Kota Sorong akan fasilitas kesehatan yang modern dan representatif.
Senada dengan itu, Asisten II Setda Kota Sorong menyampaikan bahwa persoalan aset tersebut telah lama bergulir dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian dengan fasilitasi BP3OKP. Ia berharap adanya komitmen serius dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menuntaskan persoalan tersebut. Terkait tenaga kerja OAP, Asisten II menilai kebijakan afirmatif tersebut sebagai langkah positif yang perlu didorong dengan porsi perekrutan yang lebih besar.
Selain membahas pembangunan RS Siloam, audiensi juga menyinggung pelayanan dasar, khususnya di bidang kebersihan dan penataan lingkungan kota. Pemerintah Kota Sorong didorong untuk melakukan peremajaan dan pemangkasan pohon-pohon tua guna mengantisipasi potensi bahaya. Disampaikan pula bahwa upaya penataan lingkungan terus dilakukan, termasuk kegiatan penanaman pohon di kawasan Jupiter, serta penyapuan dan pembersihan lingkungan yang dikoordinasikan secara rutin setiap pagi.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar