Peserta Siluman Merangkap Dua Jabatan, Dila Kartika Sanusi: Itu Ciderai Peraturan Organisasi PPP
Waisai, katatanahpapua.com — Dinamika politik menjelang Muktamar X PPP di Jakarta kian hari kian mencuat, meneropong kepesertaan Muktamar dari Papua Barat Daya.
Banyak tokoh adat dan intelektual Papua yang telah mengecam tindakan arogan Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Rosmiah Mattaliti yang telah secara sadar dan sengaja mengajukan peserta siluman pada Muktamar akhir September mendatang.
Berdasarkan hasil penelusuran, sekurang-kurangnya terdapat tiga peserta siluman merangkap dua jabatan sekaligus, yang kemudian diusulkan sebagai utusan peserta Muktamar 27 September 2025 ini.
Pertama, pria ber-inisial NN yang notabene anak kandung ibu Ketua DPW PPP Papua Barat Daya sebagai Wakil Sekretaris 2 DPW PPP Papua Barat Daya sekaligus bertindak sebagai Ketua DPC PPP Kota Sorong.
Kedua, wanita ber-inisial IF menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Isu Strategis (Advokasi dan Hukum) kemudian bertindak dan mengatasnamakan Ketua DPC PPP Raja Ampat.
Ketiga, pria ber-inisial AA menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Isu Strategi (Media Sosial) DPW PPP Papua Barat Daya kemudian bertindak sebagai Sekretaris DPC PPP Raja Ampat.
Adapun untuk Sekretaris DPC PPP Kota Sorong, hingga kini, menurut Saleh Maro selaku Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya belum mengetahui siapa gerangan usulan Ibu Ketua DPW PPP PBD untuk mewakili di Arena Muktamar nanti.
Saleh Maro pun, berasumsi bahwa terkait dengan nama-nama yang diusulkan sebagai peserta Muktamar tersebut hanya untuk kepentingan sesaat.
Lain sisi, Plt. Ketum PPP, H.Mardiono sangat mengharapkan kepada para peserta Muktamar dari utusan DPW-DPC se Indonesia agar Muktamar dapat berjalan dengan aman dan damai.
Namun melihat tindakan arogan Ketua DPW PPP Papua Barat Daya tentu akan menjadi pemicu kekisruhan, dan sudah tentu mempengaruhi peserta Muktamar lainnya dalam arena muktamar nanti.
Aktivis Perempuan sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil DPC PPP Kota Sorong, Dila Kartika Sanusi mempertanyakan dasar hukum kepesertaan para peserta siluman tersebut.
“Kami mau pertanyakan ke DPP, khususnya Zona 6 yang menangani kepesertaan Muktamar wilayah Sulawesi Raya dan Papua Raya, perihal dasar hukum peserta siluman yang diusulkan oleh Ketua DPW PPP PBD, tentunya kami akan mengecam hal tersebut”. Tegasnya.
Anehnya lagi, tutur Dila, bahwa perwakilan yang diusulkan oleh Ketua DPW PPP PBD untuk DPC Raja Ampat, keduanya bukan penduduk yang berdomisili dan tidak memiliki kampung di kabupaten Raja Ampat.
“Terlalu dipaksakan untuk mewakili DPC PPP Raja Ampat yang usulkan Rosmiah Mattaliti itu, dua orang itu bukan domisili Raja Ampat, kenapa terlalu paksakan diri untuk sebagai peserta muktamar“. Tandasnya.
Lanjutnya, menurut Dila, manuver kepentingan politik muktamar yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP Papua Barat Daya terhadap upaya menggantikan Ketua DPC PPP Kab Raja Ampat dan Ketua DPC PPP Kota Sorong secara langsung telah menciderai peraturan organisasi berlambang Ka’bah itu.
Di lain tempat, Wakil Ketua Bidang Pemenang Dapil, DPC PPP Kabupaten Raja Ampat, Zandy Kristian Bonsapia, pria asal kampung Yenbekaki, distrik Waigeo Timur, pun merasa terheran-heran dengan muncul nya IF dan AA sebagai peserta siluman mewakili DPC PP Raja Ampat.
“IF dan AA itu siapa? Kami di sini tidak mengenal mereka berdua, bukan juga pengurus DPC PPP Kabupaten Raja Ampat, apa tujuan dan kepentingan dia itu, jangan rakus dan tamak. Ingat dunia hanya sementara, sekali lagi jangan rakus, jadi stop sudah, janga ba paksa, nanti kursi dan meja pica-pica di Muktamar.” (Mz)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar