Polemik MBG di Bulan Ramadhan: Ketika Negara Secara Sistemik Menggoda Anak Berpuasa
Sejumlah kalangan masyarakat menyoroti kebijakan pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dilakukan pada siang hari selama bulan Ramadhan. Ketua Bidang Pemuda dan Media Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Papua Barat Daya, Yusuf Septian Nur Effendy, M.Sos menilai kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut sensitivitas negara dalam membaca momentum sosial-keagamaan masyarakat.
Program MBG tetap didistribusikan di sekolah-sekolah pada jam belajar siang hari selama Ramadhan. Pemerintah mempertahankan skema distribusi seperti bulan-bulan biasa dengan alasan konsistensi program nasional peningkatan gizi dan pembangunan sumber daya manusia.
Namun menurut Yusuf, kebijakan tersebut memiliki dimensi simbolik yang tidak bisa diabaikan. Ia menilai pembagian makanan pada jam puasa menciptakan kontradiksi antara tujuan pembangunan fisik dan proses pembentukan karakter spiritual yang sedang berlangsung selama Ramadhan.
“Dalam teori komunikasi politik yang diperkenalkan Harold Lasswell, kebijakan publik merupakan bentuk komunikasi kekuasaan:
who gets what, when, and how. Artinya, setiap keputusan pemerintah bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga pesan politik”, ujar Yusuf yang berprofesi sehari-hari sebagai guru dan dosen.
Dalam konteks Ramadhan, ia menilai negara seharusnya mempertimbangkan dimensi kultural dan religius. Ia menyebut pendekatan yang terlalu prosedural berpotensi mengabaikan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Secara normatif, Yusuf mengingatkan bahwa dalam QS. Al-Baqarah ayat 183, puasa bertujuan membentuk ketakwaan. Ketakwaan tersebut, katanya, lahir melalui latihan menahan diri. Ketika negara menghadirkan stimulus konsumsi secara sistemik pada jam puasa, maka muncul ketegangan antara pesan spiritual dan kebijakan struktural.
“Tentu pihak yang paling terdampak adalah anak-anak usia sekolah. Mereka berada pada fase pembentukan regulasi diri dan karakter. Lingkungan sangat memengaruhi kemampuan anak dalam menahan dorongan”, tambahnya saat diwawancarai media ini melalui Whats Appa pada Sabtu (28/2).
Menurut Yusuf, bulan Ramadhan bukan hanya periode ibadah individual, tetapi juga momentum kolektif yang membentuk persepsi publik terhadap sensitivitas pemerintah.
Jika pemerintah dinilai kurang peka terhadap momentum spiritual masyarakat, maka persepsi publik terhadap kebijakan dapat terpengaruh.
Dampak kebijakan ini kata Yusuf, paling terasa di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Papua Barat Daya. Di wilayah tersebut, Ramadhan memiliki atmosfer sosial yang kuat dan menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat.
“Ini bukan persoalan mayoritas atau minoritas, melainkan tentang penghormatan terhadap momentum keagamaan yang dijalankan secara luas”, ujarnya lagi.
Yusuf menyarankan agar pemerintah tidak terpaku pada pendekatan kaku yang menempatkan program nasional sebagai sesuatu yang tidak dapat disesuaikan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan perwakilan tokoh agama, organisasi guru, dan masyarakat dalam perumusan teknis kebijakan selama Ramadhan.
Menurutnya, fleksibilitas satu bulan dalam setahun tidak akan melemahkan program MBG. Sebaliknya, langkah tersebut dapat memperkuat legitimasi sosial dan menunjukkan bahwa negara hadir dengan empati.
Yusuf menambahkan lagi, pembangunan manusia tidak hanya diukur dari angka gizi, tetapi juga dari arah moral dan karakter bangsa. Gizi dan iman tidak perlu dipertentangkan, selama kebijakan dirancang dengan kepekaan terhadap nilai yang hidup di masyarakat.
“Negara yang kuat bukan hanya yang konsisten menjalankan prosedur, tetapi yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan denyut sosial rakyatnya”, tutupnya.
(Yusuf)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar