Waisai, katatanahpapua.com — Seperti sebuah peribahasa, tak ada api, tak ada asap, inilah peribahasa yang mungkin cocok untuk kekisruhan yang terjadi antar-elit PPP Papua Barat Daya jelang Muktamar belakangan ini. Ibarat rentetan dinamit, kini tiba waktunya meledak silih berganti.
Permasalahan demi permasalahan terus menguak ke permukaan, hingga penyematan rapor merah netizen atas kepemimpinan Rosmiah Matalitti sebagai Ketua DPW PPP Papua Barat Daya pun tak dapat dibendung.
Ketua DPC PPP Kota Sorong, Hasbullah yang merupakan salah satu dari tiga pimpinan (baca: Ketua PPP Raja Ampat dan Sekwil PPP PBD) yang ikut masuk dalam daftar nama yang diajukan oleh Rosmiah Mattalitti, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya untuk diganti sebelum pelaksanaan Muktamar PPP mendatang pun ikut bersuara terkait kinerja dan kepemimpinan DPW PPP Papua Barat Daya.
Sebagai Ketua PPP Kota Sorong yang memiliki SK yang sah dari DPP, Hasbullah turut mempertanyakan kinerja Ketua DPW PPP Papua Barat Daya selama ini.
Hasbullah, dilaporkan ke jajaran Pengurus Harian DPP PPP di Jakarta terkait tiga hal, yaitu, ketidakaktifannya dalam momentum pilkada lalu sehingga dinilai memiliki kinerja buruk/tidak maksimal, keberadaan susunan Pengurus Harian DPC PPP Kota Sorong yang entah kini di mana rimbanya, dan terakhir pengadaan Kantor DPC Kota Sorong yang tidak dapat ia wujudkan.
Menimpali poin per poin permohonan gugatan Rosmiah Matalitti ke DPP PPP tersebut, Hasbullah pun memberikan keterangan kepada awak media katatanahpapua.com, Minggu, 17 Agustus 2025 melalui pesan WhatsApp.
“Saya mau sampaikan, kenapa saya bisa seperti itu pada pilkada kemarin? Itu semua bermula dari pemilihan legislatif bulan Februari 2024 lalu, Sebagai Ketua DPW PPP, ia tidak pernah adakan rapat dan transparansi mengenai berapa nominal dana saksi yang DPP berikan kemarin, saya selaku Ketua DPC tidak diberikan dana saksi, mulai dari momentum pileg hingga pilkada tidak pernah satu kalipun DPW PPP Papua Barat Daya mengumpulkan seluruh pimpinan DPC untuk musyawarah maupun rapat koordinasi “. Tulisnya.
Berdasarkan pesan WhatsApp tersebut, Hasbullah sebagai Ketua DPC PPP Kota Sorong tidak tahu-menahu mengenai jumlah nilai dana saksi untuk kota Sorong, karena tidak pernah menerima, lanjutnya, ketika momentum pilkada walikota, ia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan siapa yang akan didukung pada pemilihan calon walikota, yang secara regulasi kepartaian adalah wewenangnya, begitu pula terkait, pemilihan calon Gubernur, ia pun menunggu kapan ada petunjuk rapat koordinasi seluruh DPC se Papua Barat Daya namun tidak pernah dilakukan oleh Rosmiah Matalitti.
Demi mendapatkan hak dan keadilan, kini Hasbullah, dan beberapa lainnya yang terjerat kasus serupa akan berangkat ke Jakarta guna bertemu dengan Pengurus Harian DPP untuk mempertanyakan sekaligus melakukan klarifikasi mengapa mereka dikeluarkan tanpa mekanisme yang berlaku seperti yang tertuang di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP maupun PO PPP.
Berdasarkan hasil penelusuran, Hasbullah diangkat menjadi Ketua DPC Kota Sorong menggantikan Rosmiah Matalitti pasca lepasnya Sorong Raya dari provinsi induk (Papua Barat) dan terbentuknya DPW PPP Papua Barat Daya, yang di mana berdasarkan putusan DPP, Rosmiah Matalitti diangkat sebagai Ketua DPW PPP Papua Barat Daya. (Mz)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar