Terpilih Nahkodai PPP Papua Barat Daya, Mukhsin Siap Membesarkan dan Melaksanakan Amanat Konstitusi Partai
Sorong_katatanahpapua.com — Setelah melalui kajian panjang, mulai dari prosesi pelaksanaan Musyawarah Wilayah 1, DPW PPP Papua Barat Daya, awal Januari 2026 lalu di Jayapura hingga pengusulan para kandidat oleh Tim Formatur, maka secara sah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan resmi menetapkan Mukhsin Abdul Wahid sebagai Ketua DPW PPP Papua Barat Daya.
Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0039/SK/DPP/W/II/2026 tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan DPW PPP Papua Barat Daya Masa Bakti 2026-2031 menjadi dokumen sah dan berkekuatan hukum bagi Mukhsin beserta jajaran dalam rangka menjalankan amanat konstitusi partai dan roda organisasi sebagaimana yang telah diatur dalam AD-ART maupun Peraturan Organisasi PPP.
Saat diwawancarai oleh jurnalis katatanahpapua.com, di Apartemen Kalibata City, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Mukhsin dengan didampingi oleh Ruslan Rasid selaku Sekretaris Wilayah, yang sebelumnya merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Sorong 2021-2026, menyampaikan bahwa dirinya siap bertanggung jawab sekaligus berkomitmen untuk membesarkan partai berlambang ka’bah tersebut di Papua Barat Daya serta memastikan semua berjalan berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua Umum DPP PPP dengan berdasar pada aturan aturan kepartaian.
Di antara motivasi besarnya yang ingin membesarkan partai petiga di Papua Barat Daya adalah untuk mengembalikan kejayaan petiga ketika era 90an yang mana petiga kala itu mengambil posisi penting dalam DPRD Sorong yakni sebagai Wakil Ketua DPRD.
Selepas Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 1 pada tanggal 11 s.d. 12 Februari 2026 di Makassar mendatang, DPW PPP Papua Barat Daya akan melaksanakan kegiatan perdana yaitu silaturahmi antar pimpinan partai sekaligus konsolidasi internal terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang pada tiap kota/kabupaten se Papua Barat Daya.
Dalam kepemimpinannya, Mukhsin berharap DPC mampu bersinergi, bersanding dan kolaboratif dengan wilayah yang notabene merupakan perpanjangtangan dari pusat dalam menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya.
Ia pun memastikan sebelum pelaksanaan muscab yang selambat lambatnya bulan April mendatang, seluruh pengurus PAC baru pada masing masing DPC se Papua Barat Daya telah terbentuk dan akan diverifikasi ulang, setelah itu akan di-SK-kan oleh DPW sebagai dasar hukum keabsahan kepesertaan muscab.
“Dalam silaturahmi dan konsolidasi nanti, kami akan instruksikan kepada seluruh DPC untuk membentuk ulang susunan kepengurusan PAC secara lengkap sebagaimana yang diatur dalam PO PPP, tidak hanya itu, karena tahun 2027 nanti kita akan verifikasi faktual dan administrasi, maka PAC pun harus memiliki sekretariat dan papan nama, ini berat, maka itu kami pastikan sebelum muscab dilaksanakan oleh masing masing DPC, hal ini harus dilewati terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan hanya formalitas, kami ingin ada kursi di daerah, kami ingin hasil muscab benar benar merupakan hasil murni dari keinginan suara akar rumput dalam hal ini PAC yang sekaligus ujung tombak pergerakan, jadi sekarang harus kerja keras dan fokus, tidak lagi berleha leha”. Tutupnya. Mz
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar