15 Kantor Pemerintah di Sorong Lumpuh, Suku Moi Tolak Sekda “Bukan Anak Adat”

Sorong,katatanahpapua.com — Gelombang aksi pemalangan yang digerakkan sejumlah warga Suku Moi di Kabupaten Sorong terus bertambah luas. Jika pada mulanya aksi hanya terpusat di Kantor Bupati dan Kantor DPRK Sorong, hingga (Kamis, 9 Juli 2026) tercatat sudah 15 lokasi fasilitas pemerintahan yang diblokir massa.

Akar persoalan dari aksi ini adalah penolakan warga Suku Moi terhadap pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong yang baru.

Baca Juga

Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam Resmikan Gedung Pelayanan Perpustakaan Daerah di Kofarkor

20 Agu 2025

Menurut informasi yang beredar, sosok yang dilantik bukan berasal dari kalangan putra asli Suku Moi, sehingga memicu kekecewaan dan mendorong aksi blokade sebagai bentuk protes.

Hingga hari keempat, belum ada tanggapan resmi yang dianggap memuaskan atas aspirasi tersebut, sehingga aksi pun merembet ke berbagai kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan fasilitas pemerintah lainnya.

Blokade ini berimbas langsung pada operasional sejumlah instansi pemerintah. Sebagian kantor terpaksa menghentikan sementara layanan kepada masyarakat, sementara instansi lain memilih strategi alternatif dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) atau mengalihkan layanan ke lapangan, demi memastikan kebutuhan warga tetap dapat terpenuhi di tengah situasi yang belum kondusif.

Baca Juga

Negara Masih Minim Lindungi Wilayah Masyarakat Hukum Adat

15 Agu 2025

Sejumlah pimpinan OPD menyampaikan harapan agar persoalan ini bisa segera dituntaskan lewat jalur dialog dan musyawarah, sehingga layanan publik dapat kembali normal tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat adat.

Daftar 15 Titik Lokasi yang Dipalang:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
2. Kantor Dinas Perhubungan
3. Kantor Dinas Kesehatan
4. Kantor Dinas Perikanan
5. Kantor Dinas Ketahanan Pangan
6. Kantor Dinas Sosial
7. Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU)
8. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Portal pintu masuk Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
10. Portal pintu samping Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
12. Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)
13. Gerbang masuk Kantor DPRK Sorong
14. Portal pintu masuk Kantor Bupati Sorong
15. Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Catatan Redaksi: Rilisan ini disusun ulang berdasarkan informasi perkembangan aksi pemalangan di Kabupaten Sorong per Kamis, 9 Juli 2026.