Kepercayaan Publik di Persimpangan Algoritma: Membaca Ulang Politik Era AI lewat Kacamata David Easton

Sorong,katatanahpapua.com — Di tengah derasnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai lini kehidupan bernegara, satu pertanyaan lama kembali mengemuka dengan wajah baru yaitu masih bisakah sistem politik mempertahankan kepercayaan publik ketika mesin ikut menentukan siapa didengar dan kebijakan apa yang lahir?

Pertanyaan ini menemukan kerangka jawabnya pada teori sistem politik yang dirumuskan ilmuwan politik David Easton pada pertengahan abad ke-20. Bagi Easton, politik adalah sebuah sistem terbuka yang hidup dari empat elemen yang saling berkelindan

Baca Juga

Mari Cerita (MaCe) Papua

13 Des 2021

Empat elemen tersebut adalah:

1. Masukan (Input): Terdiri dari dua bentuk, yakni Tuntutan (aspirasi, kebutuhan, atau keluhan masyarakat) dan Dukungan (kepatuhan hukum, pembayaran pajak, dan partisipasi pemilu)
2. Konversi: Proses di mana lembaga pemerintah atau pembuat keputusan menyaring dan mengolah input melalui perdebatan, kompromi, dan pembuatan undang-undang
3. Output (Keluaran): Keputusan, undang-undang, atau kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat
4. Umpan Balik (Feedback): Respons dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan, yang nantinya akan kembali menjadi input baru bagi sistem

Sistem ini bertahan hidup selama arus keempat elemen tersebut mengalir lancar dan seimbang.

Ketika AI Menyusup ke Setiap Simpul Sistem

Baca Juga

Kawal Revisi UU Pemilu, DPW PPP Papua Barat Daya Serahkan Titipan Aspirasi Kader Daerah ke DPP

09 Jul 2026

Yang terjadi hari ini, menurut para pengamat kebijakan publik, adalah AI tidak berhenti sebagai alat bantu administratif, melainkan mulai meresap ke setiap simpul dalam model Easton tersebut.

Pada tahap input, algoritma media sosial kini ikut menentukan tuntutan mana yang viral dan layak didengar otoritas, sementara suara yang tak terkurasi algoritma berisiko tenggelam!!!.

Pada tahap konversi, sejumlah lembaga pemerintah mulai menyerahkan sebagian analisis kebijakan dan bahkan draf regulasi kepada sistem berbasis AI, mengubah “kotak hitam” Easton menjadi lebih buram sekaligus lebih cepat bekerja.

Selanjutnya, pada tahap output, keputusan-keputusan administratif mulai dari kelayakan bantuan sosial hingga penegakan hukum kian sering dibantu skor rating otomatis.

Adapun pada tahap feedback, disinformasi yang diproduksi AI generatif membuat publik kesulitan menilai apakah kebijakan benar-benar berhasil atau gagal.

Inilah titik genting yang perlu dicermati, Easton mengingatkan kita bahwa dukungan publik terbagi dua yaitu dukungan spesifik yang bergantung pada kepuasan atas kebijakan tertentu, dan dukungan difus yang lebih mendalam yakni ada keyakinan bahwa sistem itu sendiri adalah sah dan pantas dipercaya.

AI berisiko mengikis kedua jenis dukungan ini sekaligus apabila publik merasa keputusan dibuat oleh entitas yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Rekomendasi Evaluatif Ala David Easton

Menelusuri Teori David Easton, setidaknya terdapat tiga langkah agar sistem politik tetap adaptif tanpa kehilangan kepercayaan publik di era AI saat ini: Pertama, Transparansi proses konversi — publik berhak tahu kapan dan bagaimana AI dilibatkan dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar hasil akhirnya; Kedua, Saluran umpan balik yang tidak bergantung sepenuhnya pada algoritma dalam artian kita memastikan suara minoritas dan kelompok rentan tetap punya jalur untuk masuk ke sistem tanpa tersaring bias data; Ketiga, pertanggungjawaban atas keputusan berbasis AI, yakni setiap keputusan otomatis yang berdampak pada warga harus bisa ditelusuri dan digugat, sebagaimana keputusan manusia.

Sebagaimana ditegaskan Easton, sistem politik bukanlah mesin yang berjalan sendiri, melainkan organisme hidup yang terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Di era AI, tantangan terbesar bukan menolak teknologi, melainkan memastikan setiap simpul dalam sistem dari tuntutan warga hingga kebijakan yang dihasilkan tetap bisa dipercaya sebagai sesuatu yang berasal dari, dan kembali kepada, kehendak publik.

__________________

Penulis: Ruslan Rasid

(Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya)

Sumber rujukan:

1. Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfred A. Knopf.
2. Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, 9(3), 383–400.
3. Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons.
4. Easton, D. (1975). A Re-Assessment of the Concept of Political Support. British Journal of Political Science, 5(4), 435–457.
5. Norris, P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Coglianese, C., & Lehr, D. (2017). Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era. Georgetown Law Journal, 105(5), 1147–1223.