Sambut Desakan KPK Terkait Kaderisasi, PPP Papua Barat Daya Komitmen Terapkan Rekrutmen Bersih dan Penguatan Integritas Kader

Sorong,katatanahpapua.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Barat Daya memberikan respon positif dan dukungan penuh terhadap imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai urgensi pembenahan sistem kaderisasi internal partai politik secara nasional.

Respon ini disampaikan menyusul rilis data statistik KPK yang mencatat sebanyak 371 anggota DPR/DPRD (sekitar 19,02% dari total pelaku tindak pidana korupsi) terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu 2004 hingga 2025, serta keterlibatan ratusan kepala daerah hasil pemilihan umum.

Baca Juga

Dinas Pariwisata Kota Sorong Alokasikan Dana Rp900 Juta Buat Pengembangan Pariwisata, Marco Kalami: DPRD Tolong Awasi Penyelesaian Lahan Adat

30 Jun 2026

Pimpinan DPW PPP Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa data evaluasi yang disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merupakan peringatan keras sekaligus bahan otokritik (muhasabah) yang sangat berharga bagi seluruh institusi partai politik di Indonesia, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya yang sedang membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Data KPK menjadi cermin besar bagi kita semua. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya tidak boleh mewarisi budaya politik transaksional yang berujung pada tindak pidana korupsi. PPP Papua Barat Daya berkomitmen menjadikan rekrutmen politik dan kaderisasi berbasis nilai moral, integritas, dan kompetensi sebagai benteng utama pencegahan korupsi,” tegas Mukhsin, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya.

Ruslan Rasid, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, terkait dukungan usulan KPK menambahkan hal yang sama pula “PPP Papua Barat Daya berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh proses kaderisasi dan pencalonan legislatif maupun eksekutif agar terbebas dari mahar politik dan biaya tinggi (high-cost politics). Kami ingin memastikan setiap kader PPP yang duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan benar-benar bekerja untuk kemaslahatan masyarakat Papua, serta memegang teguh nilai moral dan amanah partai,” tegasnya.

Baca Juga

IKADI Papua Barat Daya Audiensi dengan Wagub, Bahas Program Dakwah dan Beasiswa untuk Putra-Putri Papua

25 Feb 2026

Poin Utama Respon & Langkah Konkret PPP Papua Barat Daya

• Pencegahan Politik Berbiaya Tinggi (High-Cost Politics): DPW PPP Papua Barat Daya berkomitmen menutup celah praktik mahar politik maupun biaya transaksional dalam proses penentuan Calon Legislatif (Caleg) yang terlalu besar
• Penguatan Kurikulum Integritas & Anti-Korupsi dalam Kaderisasi: Mengintegrasikan materi edukasi anti-korupsi, tata kelola keuangan publik yang akuntabel, serta penandatanganan Pakta Integritas Anti-Korupsi secara wajib bagi seluruh kader dalam Sistem Kaderisasi PPP dan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) maupun Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKM) PPP.
• Dukungan Terhadap Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) KPK:Mengadopsi dan menyelaraskan tata kelola internal partai dengan rekomendasi KPK, termasuk mendorong transparansi keuangan partai dan pelembagaan fungsi pengawasan etik kader di tingkat DPW hingga DPC.
• Kawal Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bebas Korupsi: PPP Papua Barat Daya menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua di wilayah DOB hanya dapat terwujud jika dipimpin oleh wakil rakyat dan pejabat publik yang jujur, amanah, serta berintegritas tinggi.