Menjaga Asa di Tanah Papua: BKD Kawal 1.245 Data Honorer Menuju Kejelasan Status dan Keadilan
Manokwari,katatanahpapua.com — Suasana halaman Kantor Gubernur Papua Barat usai apel gabungan Senin pagi (27 Juli 2026) terasa berbeda.
Di bawah terik matahari Manokwari, puluhan tenaga honorer berkumpul dengan penuh harap.
Mereka menyatukan suara, membawa aspirasi ratusan rekan sejawat yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai pilar pelayanan publik di Tanah Papua.
Menanggapi harapan besar tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Herman Sayori, secara langsung menemui para honorer.
Pertemuan akrab ini menjadi momentum penting yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal kepastian nasib para abdi negara non-ASN.
1.245 Nama, Ribuan Perjuangan Nyata
Berdasarkan pendataan terbaru, BKD Provinsi Papua Barat telah menghimpun 1.245 data sementara tenaga honorer yang telah diserahkan kepada Gubernur Papua Barat.
Dari total tersebut, sebaran formasi mencakup sektor-sektor vital pelayanan publik:365 Tenaga Pendidik (Guru): Garda terdepan yang mendidik dan mencerdaskan anak-anak generasi penerus di pelosok Papua Barat.
Lebih dari 100 Tenaga Kesehatan (Nakes): Pejuang kemanusiaan di rumah sakit dan puskesmas yang tak kenal lelah menjaga kesehatan masyarakat.
850 Tenaga Teknis & Administratif: Ditempatkan di 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan saban hari.
Mengurai Kendala: 55 Berkas Dikawal Khusus ke KemenPAN-RB
Memahami kegelisahan para pegawai yang masih menunggu kepastian, Herman Sayori mengimbau agar seluruh honorer tetap bersabar dan menjaga kondusivitas.
Dari sisa 1.299 orang pada periode pendataan 2022–2024, terdapat 55 orang yang masih terkendala teknis administrasi.
“Saya sampaikan kepada para honorer untuk tetap tenang dan bersabar. Dari sisa 1.299 orang, masih ada 55 berkas yang mengalami kendala sehingga saat ini sedang kami kawal dan proses kembali secara intensif di KemenPAN-RB. Setelah seluruhnya tuntas, kami akan segera melaporkan hasilnya kepada Bapak Gubernur untuk tindak lanjut,” tegas Herman Sayori di hadapan media dan para honorer.
Sidak Ulang: Jaminan Transparansi dan Keadilan Bagi yang Berhak
BKD Papua Barat menekankan bahwa angka 1.245 tersebut masih merupakan data sementara yang belum final.
Untuk menjamin akuntabilitas dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, BKD akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ulang dan verifikasi faktual di lapangan.
Langkah ini penting dilakukan karena masih terdapat 8 OPD yang belum menyampaikan usulan resminya. Sidak ulang akan mencocokkan keberadaan, rekam jejak pengabdian, serta kesesuaian berkas para honorer secara langsung.
Harapan Baru Bagi Pelayan Masyarakat Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama para tenaga honorer.
Setiap tahapan dipastikan berjalan transparan, adil, dan objektif demi memperjuangkan hak-hak para pekerja yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bersumber dari saluran resmi BKD Provinsi Papua Barat.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar