Tokoh Intelektual Muda Suku Moi Desak Calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Harus Putra Daerah Asli Moi
Sorong,katatanahpapua.com — Tokoh Intelektual Muda Suku Moi menyampaikan usulan tegas terkait kriteria kepemimpinan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang di Kabupaten Sorong.
Mereka mendesak agar posisi Calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong, Bupati wajib diisi oleh putra daerah asli dari suku setempat, yakni Suku Moi.
Usulan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi politik menjelang tahapan Pilkada di wilayah tersebut.
Usulan tersebut didasari oleh semangat penghormatan terhadap hak-hak adat serta keberpihakan kepada masyarakat pribumi sebagai pemilik ulayat di wilayah Sorong.
Tokoh Intelektual Muda Suku Moi menilai bahwa isu ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan menyangkut martabat dan masa depan masyarakat adat Moi setempat.
Salah satu tokoh yang menyuarakan pandangan ini adalah Yorhen Su, Tokoh Intelektual Muda Suku Moi.
Menurutnya, dorongan agar kepala daerah berasal dari putra asli Moi bukan bentuk eksklusivisme, melainkan koreksi atas ketimpangan yang selama ini dirasakan masyarakat adat.
“Kami bukan menolak siapa pun untuk berkontribusi membangun Kabupaten Sorong. Tetapi soal kepemimpinan di tanah ulayat kami, itu adalah hak dasar yang harus dihormati. Selama ini masyarakat Moi kerap menjadi penonton di tanahnya sendiri, dan itu yang ingin kami ubah lewat proses demokrasi ini,” ujar Yorhen.
Ia menambahkan bahwa pemimpin dari kalangan Suku Moi akan lebih memahami akar persoalan sosial di wilayahnya, mulai dari sengketa tanah adat, kesenjangan pembangunan, hingga kebutuhan pelayanan dasar bagi kampung-kampung di pedalaman Kabupaten Sorong.
Menurutnya, kedekatan emosional dan kultural itu tidak bisa digantikan oleh pemimpin yang tidak berasal dari komunitas adat setempat.
Dari sisi penghormatan hak adat, para tokoh muda tersebut menilai bahwa sebagai suku asli pemangku hak ulayat di Kabupaten Sorong, masyarakat Suku Moi harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri dan memegang kendali kepemimpinan daerah.
Yorhen Su menegaskan, posisi kepala daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat adat, sehingga sudah semestinya diisi oleh figur yang memahami dan berpihak pada mereka.
“Kepala daerah itu bukan hanya jabatan administratif, tapi juga simbol keberpihakan. Kalau bukan putra daerah yang memimpin, kami khawatir kebijakan yang lahir tidak akan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat adat,” katanya lagi.
Selain itu, para tokoh muda ini menegaskan pentingnya pemahaman kondisi lokal. Figur asli daerah dinilai memiliki ikatan emosional dan pemahaman kultural mendalam terkait dinamika sosial serta kebutuhan riil masyarakat setempat, sesuatu yang menurut mereka sulit digantikan oleh pemimpin dari luar daerah.
Yorhen Su juga mengaitkan usulan ini dengan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Malamoi secara eksplisit. Ia menyebut bahwa semangat Otsus semestinya tercermin secara konkret dalam proses politik di daerah, termasuk dalam hal pencalonan kepala daerah secara khusus hanya diperuntukkan untuk orang Moi.
Ia berharap partai politik dapat lebih peka membaca aspirasi masyarakat adat dalam menentukan calon yang akan diusung, serta tidak semata-mata mempertimbangkan aspek elektabilitas dan pendanaan kampanye.
Para tokoh intelektual muda ini mengimbau partai politik dan pihak penyelenggara pemilu untuk mempertimbangkan aspirasi tersebut demi menjaga stabilitas politik, harmonisasi sosial, dan keadilan bagi masyarakat adat Suku Moi di Kabupaten Sorong.
Yorhen Su menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan adat maupun pendatang, untuk bersama-sama menjaga situasi Sorong tetap kondusif menjelang tahapan Pilkada berlangsung. (M)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar