Pendidikan Sejati Harus Dimulai dari Kejujuran: Sentilan Menggugah Ruslan Rasid untuk Masa Depan Papua Barat Daya

Sorong,katatanahpapua.com — Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya, tidak boleh hanya terjebak dalam formalitas mengejar nilai angka dan selembar kertas ijazah semata.

Kebangkitan sesungguhnya Tanah Papua harus diawali dari pembenahan fondasi yang paling mendasar dalam dunia pendidikan: kejujuran dan integritas moral.

Baca Juga

Ketika Dua Perguruan Tinggi Berjejaring Lima Negara: Webinar Internasional Jadi Katalis Literasi Global dan Keberlanjutan Kesehatan

28 Jul 2025

Penegasan mendalam tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Papua Barat Daya, Ruslan Rasid, saat memberikan refleksi kritis terhadap arah pembangunan pendidikan daerah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Sabtu (25/7/2026).

Mengutip hakikat pendidikan yang substantif, Ruslan mengungkapkan bahwa realitas pendidikan saat ini kerap kali terlalu berfokus pada capaian kuantitatif—seperti deretan angka tinggi, gelar akademik, dan angka kelulusan, namun sering kali melupakan proses pembentukan karakter anak bangsa.

Menurutnya, praksis pendidikan yang kehilangan nilai kejujuran justru akan melahirkan generasi yang rapuh dan mencederai masa depan daerah.

Baca Juga

APTIKIS Dorong Transformasi Global PTKIS Lewat Simposium Kawasan

03 Agu 2025

“Pendidikan substantif, pendidikan yang meresap ke dalam jiwa dan membentuk kepribadian maka harus dimulai dari kejujuran. Anak-anak kita di Papua Barat Daya tidak hanya butuh kepintaran otak, tetapi juga keteguhan hati. Apa artinya angka seratus di atas kertas jika diraih dengan kecurangan? Kita sedang membangun masa depan daerah, dan fondasi yang kokoh tidak bisa didirikan di atas pasir kebohongan,” tegas Ruslan Rasid.

Pria yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu sosial dan keumatan di Papua Barat Daya ini menambahkan, kebiasaan memaklumi kecurangan-kecurangan kecil, mulai dari mencontek, manipulasi nilai, hingga ketidakjujuran administratif, merupakan ‘racun silent’ yang perlahan merusak mentalitas generasi muda.

Jika dibiarkan, tabiat tersebut akan terbawa hingga ke dunia kerja dan tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, DPW PPP Papua Barat Daya mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hingga Provinsi, para kepala sekolah, guru, hingga orang tua, untuk menjadikan sekolah sebagai benteng kejujuran dan laboratorium moral, bukan sekadar ‘pabrik nilai’.

3 Pilar Kebangkitan Pendidikan Papua Barat Daya (Perspektif DPW PPP):

1. Restorasi Integritas Sekolah: Menjadikan nilai kejujuran sebagai tolok ukur utama keberhasilan pendidikan, melebihi sekadar pencapaian akademis kuantitatif.
2. Keteladanan Pendidik & Orang Tua: Karakter mulia murid dibentuk dari contoh nyata yang ditunjukkan oleh guru di sekolah dan orang tua di dalam rumah tangga.
3. Pendidikan Berbasis Karakter & Local Wisdom: Mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, serta kearifan lokal Papua yang menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan, dan rasa saling menghargai.

“Tanah Papua ini sangat kaya, berkah Tuhan melimpah di atasnya. Namun, kekayaan ini hanya bisa dikelola dengan bijak jika dipegang oleh anak-anak Papua yang tidak hanya cerdas, tetapi juga takut akan Tuhan dan menjunjung tinggi kejujuran. Mari kita didik anak-anak kita dengan hati, tanamkan kejujuran sejak dini, agar kelak mereka berdiri tegak membangun Papua Barat Daya dengan kepala dingin dan dada yang bersih,” pungkas Ruslan penuh haru.

Mengakhiri pernyataannya, Ruslan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hingga tingkat kabupaten/kota untuk mengalokasikan perhatian dan anggaran yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik gedung sekolah, tetapi juga pada penguatan kapasitas moral guru, pelatihan integritas pendidik, serta program pendidikan karakter murid secara berkelanjutan.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan daerah berbasis nilai-nilai keumatan, kebebasan berkeadilan, integritas moral, serta kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Tanah Papua.