Pacu Mesin Partai Menuju 2029, Mardiono Tegaskan PPP Tak Boleh Lengah dan ‘Baper’
Oplus_16908288Jakarta,katatanahpapua.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II secara virtual pada Rabu (12/8/2026).
Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, H. M. Mardiono, konsolidasi nasional yang berlangsung selama hampir tiga jam ini diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia guna memantapkan langkah politik menuju Pemilu 2029.
Dalam arahan strategisnya, Mardiono menekankan bahwa konsolidasi organisasi pascalulusan Muktamar September 2025 telah menunjukkan hasil yang signifikan.
Saat ini, sebanyak 37 dari 38 DPW (97,3%) telah merampungkan Musyawarah Wilayah (Muswil), sementara pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kabupaten/kota telah mencapai sekitar 95% atau mencakup 453 daerah.
DPP targetkan seluruh proses konsolidasi hingga tingkat Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di tingkat kecamatan selesai secepatnya.
- Ditangkap Lagi Pencurian Emas, Nama Andi Maisara Kembali Muncul: Sudah Berulang Kali, Modusnya Nyaris Tak Pernah Berubah
- Dana Rp50 Ribu Dikembalikan, Polemik Pasar Lawawoi Sidrap Justru Bongkar Masalah yang Lebih Besar
- Mahasiswa Unhas Temukan Warga Benteng Sidrap dengan Risiko Penyakit Diam-Diam, Pemeriksaan Door to Door Jadi Alarm Kesehatan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Ketepatan waktu ini dinilai sangat krusial mengingat tahapan verifikasi administrasi dan faktual partai politik untuk Pemilu 2029 akan dimulai pada pertengahan tahun 2027.
“Waktu kita praktis tinggal delapan bulan lagi sebelum masuk tahapan verifikasi. Jika tidak diselesaikan dari sekarang, kita akan terlambat dan DPC tidak bisa mengikuti Pemilu. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh cengeng, dan tidak boleh ‘baper’. Mari kita singsingkan lengan baju untuk merebut kembali kebangkitan partai,” ujar Mardiono tegas di hadapan pimpinan DPW se-Indonesia.
Mardiono mengingatkan bahwa tujuan utama partai politik dalam politik elektoral adalah merebut mandat rakyat melalui perolehan suara terbanyak di TPS tanpa memandang latar belakang strata sosial, guna menempatkan kader di posisi legislatif maupun eksekutif.
- Ditangkap Lagi Pencurian Emas, Nama Andi Maisara Kembali Muncul: Sudah Berulang Kali, Modusnya Nyaris Tak Pernah Berubah
- Dana Rp50 Ribu Dikembalikan, Polemik Pasar Lawawoi Sidrap Justru Bongkar Masalah yang Lebih Besar
- Mahasiswa Unhas Temukan Warga Benteng Sidrap dengan Risiko Penyakit Diam-Diam, Pemeriksaan Door to Door Jadi Alarm Kesehatan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Untuk mendukung hal tersebut, PPP mengusung arah baru dalam kaderisasi, yaitu menjadi partai yang aktif “mencetak tokoh” ketimbang bergantung pada tokoh yang sudah ada.
PPP berkomitmen memfasilitasi dan mengorbitkan masyarakat dari berbagai kalangan bawah, seperti pengemudi hingga petani untuk dibentuk menjadi figur pemimpin nasional maupun daerah.
Selain penguatan struktur kader, DPP PPP juga mengumumkan rencana pembentukan Badan Aset Nasional. Lembaga ini bertugas mendata seluruh aset fisik partai di seluruh Indonesia secara komprehensif, mulai dari status kepemilikan sekretariat (hak milik, sewa, atau pinjam pakai), sehingga koordinasi antara DPP, DPW, dan DPC dapat berjalan di atas fondasi tata kelola yang solid.
Sebagai puncaknya, PPP dijadwalkan akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II pada September 2026 mendatang.
Mukernas II dirancang bukan sekadar ajang seremonial, melainkan sebagai wadah penyusunan langkah taktis dan formulasi strategi pemenangan agar target kejayaan pada Pemilu 2029 tidak sekadar menjadi jargon semata. (M)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar