Mengikat Barisan, Menyusun Keping Ka’bah di Gerbang Timur Tanah Papua
Oplus_16908288Sorong,katatanahpapua.com — Di provinsi termuda Indonesia ini, kompas politik Ka’bah tengah disetel ulang. Ketidakpastian konsolidasi internal yang sempat membayangi pengurusan di tingkat bawah perlahan terurai.
Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di enam kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya dipastikan telah mengantongi SK kepengurusan 100 persen.
Bagi para kader di pelosok Papua Barat Daya, lembaran berstempel sah tersebut adalah legitimasi sekaligus cambuk awal untuk merapikan barisan.
Sebuah langkah krusial di tengah sengitnya persaingan partai-partai gaek maupun pendatang baru yang mulai menancapkan pengaruh di Papua Barat Daya.
Langkah ini menyibak strategi bernas yang berkelit dari sekadar euforia formalitas di tingkat atas.
Fajar konsolidasi kini bergeser menelisik hingga ke akar rumput.
“Alhamdulillah, DPC PPP kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya 100 persen telah menerima SK dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid, saat mengonfirmasi rampungnya pembagian dokumen hukum tersebut. (Jakarta, 26/8/2026)
Tak ada waktu untuk berleha-leha. Berbekal restu dari Dewan Pimpinan Pusat, mesin partai langsung ditancapkan ke gigi tinggi.
Fokus pergerakan kini teralihkan pada agenda yang jauh lebih menguras energi, merajut struktur di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) pada tataran kecamatan, hingga membentuk Pimpinan Ranting yang merambah kelurahan, desa atau kampung.
Penetrasi hingga ke ceruk terluar menjadi harga mati jika ingin menancapkan pengaruh yang moncer pada kontestasi mendatang.
Langkah taktis ini tak lepas dari bayang-bayang ujian berat yang sudah menanti di depan mata.
Benteng verifikasi administrasi dan faktual yang dirancang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, menuntut presisi data organisasi yang tanpa cela.
Ketidaksiapan di tingkat Ranting acap kali menjadi kerikil tajam yang menggagalkan ambisi partai politik di daerah otonomi baru.
Mukhsin A. Wahid, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, menegaskan, jajarannya tidak akan mengambil risiko dengan membiarkan barisan di daerah berjalan tanpa arah.
“DPW PPP Papua Barat Daya tegak lurus terhadap berbagai instruksi partai guna memastikan kesiapan PPP dalam menyambut verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilakukan oleh KPUD,” tuturnya menggarisbawahi komitmen komando tunggal dari pusat hingga daerah.
Di atas kertas, kelengkapan administrasi telah tuntas dibagikan. Namun di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya memiliki kondisi geografis pegunungan dan berpulau, konsolidasi politik kerap bukan sekadar urusan stempel dan tanda tangan.
Kesiapan para kader di tingkat kampung akan menjadi cermin seberapa kokoh Kakbah berdiri menahan pusaran angin politik di gerbang timur Nusantara.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar