DPW PPP Papua Barat Daya Hadiri Sarasehan Hukum Nasional: Siap Amankan Langkah Politik Partai
Oplus_16908288Sorong,katatanahpapua.com — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Papua Barat Daya menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pemahaman regulasi dan tata kelola organisasi.
Langkah nyata ini dibuktikan lewat keikutsertaan aktif Tim Hukum DPW PPP Papua Barat Daya dalam agenda Sarasehan Nasional Bidang Hukum PPP yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/8/2026) besok.
Agenda yang mempertemukan para praktisi dan pengurus hukum PPP se-Indonesia ini menjadi wadah training dan briefing strategis. Pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi, mitigasi risiko hukum, serta aspek legalitas yang berkaitan erat dengan dinamika pengelolaan partai politik di tingkat daerah maupun nasional.
Kehadiran Tim Hukum dalam forum nasional ini bukan sekadar pemenuhan undangan formal, melainkan bagian dari langkah transformatif partai di wilayah Papua Barat Daya.
Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Mukhsin A. Wahid, menyampaikan bahwa pemahaman hukum yang solid adalah fondasi utama bagi partai dalam menjalankan kerja-kerja politik yang bersih, akuntabel, dan tepercaya di mata masyarakat.
“Melalui sarasehan nasional ini, kami berharap Tim Hukum DPW PPP Papua Barat Daya membawa pulang wawasan dan ilmu praktis yang segar. Partai politik harus berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh agar setiap kebijakan dan perjuangan kita untuk rakyat memiliki legalitas yang kuat serta tepat sasaran,” ujar Mukhsin A. Wahid.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid, menekankan pentingnya kesiapan kader dalam menghadapi tantangan regulasi politik ke depan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi hukum dari pusat hingga ke daerah. Kami ingin memastikan seluruh instrumen partai di Papua Barat Daya paham betul akan hak dan kewajibannya secara hukum, sehingga kita bisa fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa kendala administratif,” ungkap Ruslan Rasid.
Menariknya, kunjungan kerja pengurus ke Jakarta kali ini tidak hanya berfokus pada agenda pembekalan hukum. DPW PPP Papua Barat Daya juga memanfaatkan momentum tersebut untuk merampungkan agenda konsolidasi organisasi yang tak kalah krusial.
Di sela-sela rangkaian acara sarasehan, DPW PPP Papua Barat Daya berhasil menyelesaikan dan menuntaskan penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sebelumnya masih dalam proses.
Dengan tuntasnya pengurusan SK tersebut, DPW PPP Papua Barat Daya secara resmi mengumumkan bahwa pembentukan dan kepengurusan DPC PPP di seluruh wilayah Papua Barat Daya kini telah mencapai 100 persen.
Keberhasilan merampungkan struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota ini menjadi angin segar sekaligus bukti kerja cepat dan solid dari jajaran pengurus. Kini, dengan barisan hukum yang makin mantap dan mesin partai yang sudah lengkap di seluruh pelosok Papua Barat Daya, PPP siap melangkah lebih percaya diri untuk hadir dan melayani masyarakat secara maksimal. (M)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar