Hasil Rakorwil I PPP Papua Barat Daya: Dorong Restrukturisasi DPP hingga Bentuk Tim Pendamping Khusus

Kata Tanah Papua
15 Nov 2026 08:08
Headline News 0 55
3 menit membaca

Sorong,katatanahpapua.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) I pada Sabtu, 14 November 2026.

Pertemuan penting ini dilangsungkan di Kantor Sekretariat DPW PPP Papua Barat Daya yang berlokasi di Jalan Poncowati, Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong.

Rakorwil yang menjadi momentum konsolidasi ini dihadiri oleh jajaran Pengurus Harian tingkat DPW, serta para Ketua, Sekretaris, dan pengurus bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Papua Barat Daya.

Pertemuan tersebut menghasilkan 11 poin keputusan strategis yang mencakup penguatan struktur organisasi, kesiapan menghadapi verifikasi faktual, hingga kebijakan pendanaan internal partai.

Dalam poin pertama hasil rapat, jajaran pengurus wilayah dan cabang menegaskan kembali komitmen politiknya untuk memberikan dukungan penuh kepada H. Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2025–2030.

Selain itu, dinamika politik di tingkat pusat turut menjadi sorotan tajam. Berdasarkan hasil keputusan Rakornas III, DPW PPP Papua Barat Daya bersama seluruh DPC se-Papua Barat Daya menyatakan dukungannya untuk melakukan restrukturisasi di tubuh DPP PPP.

Langkah ini meliputi pemberhentian Sdr. H. Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP serta Sdr. K.H. Taj Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Tidak hanya merespons situasi di tingkat pusat, eskalasi politik dan dinamika internal turut berdampak pada kepengurusan di tingkat daerah.

Adanya sejumlah pengurus yang mengundurkan diri serta berbagai pertimbangan organisasi lainnya membuat DPW dan DPC PPP se-Papua Barat Daya memandang perlunya langkah restrukturisasi kepengurusan secara menyeluruh.

Nantinya, usulan restrukturisasi ini akan segera diajukan ke DPP PPP demi menjamin kelancaran roda organisasi di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota.

Dalam rangka mengawal efektivitas kerja-kerja di daerah, DPW PPP Papua Barat Daya secara khusus membentuk TIMDAMSUS (Tim Pendamping Khusus).

Tim ini diberi mandat penuh untuk mendampingi serta memonitoring percepatan kinerja kepartaian di tingkat DPC. Seluruh DPC juga diinstruksikan untuk segera melaksanakan Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) guna menindaklanjuti hasil Rakornas III DPP dan hasil Rakorwil I tingkat provinsi ini.

Konsolidasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik menjadi salah satu agenda utama yang dibahas secara mendalam.

Pengurus Harian DPW, DPC, hingga anggota fraksi PPP di Papua Barat Daya menyatakan kesiapan dan tanggung jawab penuh dalam menghadapi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang akan diselenggarakan oleh KPUD baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Sebagai langkah taktis, DPC PPP se-Papua Barat Daya diminta segera melakukan pemutakhiran (updating) data keorganisasian hingga ke struktur akar rumput.

Guna menunjang kesiapan teknis tersebut, DPW PPP Papua Barat Daya berencana mengadakan kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi admin PPP se-Papua Barat Daya pada awal tahun 2027 mendatang.

Pelatihan ini difokuskan khusus untuk menghadapi seluruh instrumen persyaratan verifikasi parpol tahun 2027.

Dari aspek pendanaan kelembagaan, forum Rakorwil juga menyepakati kebijakan infak atau setoran partai politik yang dikelola secara terpusat oleh DPP PPP.

Kebijakan ini mewajibkan setiap Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari PPP untuk menyetor dana sebesar Rp 1.000.000 per bulan, sementara Anggota DPRD Provinsi diwajibkan menyetor Rp 2.000.000 per bulan.

Selain itu, penguatan basis massa dan sayap partai turut digenjot melalui pembentukan Badan Otonom Partai Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Partai juga membentuk basis pergerakan kaum muda melalui organisasi ex-officio kepemudaan bernama P3MUDA, yang merangkul kalangan usia 17 hingga 40 tahun.

Rakorwil I DPW PPP Papua Barat Daya ini resmi ditetapkan di Kota Sorong pada tanggal 14 November 2026. Dokumen hasil keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Mukhsin Abdul Wahid bersama Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid.

katatanahpapua.com adalah bagian dari jaringan media katasulsel.com

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x