
Jakarta,katatanahpapua.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperkokoh benteng hukumnya menjelang kontestasi politik mendatang.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Kamis (20/8/2026), jajaran advokat partai mendapatkan pembekalan strategis langsung dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Membawakan materi bertajuk “Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Kemenangan Pemilu 2029”, Prof. Hamdan Zoelva menegaskan bahwa pengacara partai bukan sekadar pendamping saat sengketa muncul, melainkan garda terdepan penjaga kedaulatan suara rakyat.
Menurutnya, kesiapan tim hukum yang matang sejak jauh hari menjadi kunci utama dalam mengamankan setiap raihan suara dari potensi kecurangan.
Berita Terkini & Referensi
- Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif
- Milad Pertama BSN Parepare, Kepala KCP Ajak Mitra Tumbuh Bersama
- Pangdam XIV/Hasanuddin Terkejut di Sidrap, Rumah Prajurit 20 Tahun Tak Tersentuh Kini Berubah Total
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
“Pengacara PPP harus memiliki kesiapan taktis dan pemahaman mendalam terkait regulasi pemilu. Pengawalan hukum tidak dimulai ketika sengketa masuk ke Mahkamah Konstitusi, melainkan sejak proses di tingkat TPS, rekapitulasi berjenjang, hingga penetapan hasil,” ujar Prof. Hamdan Zoelva di hadapan ratusan pengurus dan praktisi hukum PPP se-Indonesia.
Kegiatan Rakornas Bidang Hukum ini diselenggarakan untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat kapasitas tim hukum partai di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.
Konsolidasi skala nasional ini diikuti oleh para ketua bidang hukum DPW dan DPC, tim advokasi, serta pengacara yang tergabung dalam jaringan bantuan hukum PPP.
Ketua Umum DPP PPP, H. Muhamad Mardiono, yang turut hadir dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa penguatan kapasitas advokat partai merupakan investasi politik yang sangat krusial.
Kehadiran tim hukum yang solid diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh kader, calon anggota legislatif, serta konstituen partai di seluruh Tanah Air.
Berita Terkini & Referensi
- Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif
- Milad Pertama BSN Parepare, Kepala KCP Ajak Mitra Tumbuh Bersama
- Pangdam XIV/Hasanuddin Terkejut di Sidrap, Rumah Prajurit 20 Tahun Tak Tersentuh Kini Berubah Total
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Sesi pembekalan berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai studi kasus sengketa hasil pemilu, potensi pelanggaran administratif, hingga strategi penanganan sengketa proses di Bawaslu.
Para peserta dibekali dengan teknik pengumpulan alat bukti yang presisi serta penyusunan berkas permohonan yang kokoh agar mampu menghadapi dinamika hukum pemilu yang kian kompleks.
Melalui penyelenggaraan Rakornas Bidang Hukum ini, PPP menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur hukum yang modern, responsif, dan siap tempur demi mengawal kemenangan partai serta menjaga kualitas demokrasi Indonesia pada Pemilu 2029 mendatang.


Tidak ada komentar