
Sorong,katatanahpapua.com — Menghadapi dinamika politik nasional dan regional yang semakin kompetitif, partai-partai politik di Daerah Otonom Baru (DOB) dituntut untuk menunjukkan kematangan dalam berorganisasi dan berekspresi. Di Provinsi Papua Barat Daya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bahwa ujian kedewasaan politik bukan sekadar slogan, melainkan prasyarat mutlak untuk memenangkan hati rakyat di wilayah yang sarat akan keberagaman budaya ini.
Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid mengungkapkan bahwa sebagai partai yang lahir dari sejarah panjang perpolitikan Indonesia, PPP memikul tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik yang santun, objektif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Di provinsi termuda ini, dinamika politik lokal sering kali diwarnai oleh benturan kepentingan identitas, suku, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kedewasaan politik, khususnya Partai PPP di Papua Barat Daya sedang diuji. Partai politik tidak boleh lagi terjebak pada politik transaksional semata yang hanya mementingkan syahwat kekuasaan jangka pendek. PPP hadir untuk menguji sekaligus membuktikan bahwa politik adalah sarana pengabdian yang berakar pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat,” ujar Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya saat ditemui di Kabupaten Sorong, Kamis (19/11/2026).
Konsolidasi dan Tantangan Struktural di Wilayah DOB
Sebagai provinsi yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022, Papua Barat Daya mencakup wilayah yang membentang dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, hingga Maybrat. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur perhubungan antardaerah menjadi ujian tersendiri bagi mesin partai politik dalam melakukan konsolidasi hingga tingkat TPS.
Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggenjot konsolidasi struktural hingga tingkat kecamatan dan kampung di enam kabupaten/kota tersebut.
Menurutnya, mengelola partai di wilayah DOB menuntut kesabaran ekstra serta strategi pendekatan kultural yang menghargai kearifan lokal masyarakat adat setempat.
“Membangun infrastruktur partai di Papua Barat Daya tentu memiliki kompleksitas tersendiri. Kami harus memastikan bahwa kehadiran PPP benar-benar dirasakan oleh masyarakat akar rumput, baik melalui advokasi kebijakan publik maupun pendampingan sosial ekonomi. Ini adalah wujud nyata kedewasaan berorganisasi di tengah keterbatasan,” tambahnya.
Mengikis Politik Identitas dan Mengedepankan Gagasan
Lebih lanjut, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarwarga di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik.
Menurutnya, potensi polarisasi akibat perbedaan pandangan politik atau latar belakang identitas merupakan ancaman nyata yang harus diredam melalui kedewasaan berpikir para elite politik lokal.
PPP berkomitmen untuk menggeser orientasi kampanye dari sekadar pengerahan massa emosional menuju perdebatan gagasan programatik. Isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan Orang Asli Papua (OAP), pemerataan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat harus menjadi materi utama diskursus politik di ruang publik.
“Masyarakat kita sudah semakin cerdas. Mereka tidak lagi ingin dibohongi oleh janji-janji manis tanpa realisasi. Ujian bagi kader-kader PPP di Papua Barat Daya adalah bagaimana menerjemahkan platform partai yang religius dan nasionalis ke dalam kebijakan anggaran yang pro-rakyat miskin dan berpihak pada keadilan sosial,” tegasnya.
Membangun Sinergi dengan Pemerintah dan Civil Society
Dalam pandangan DPW PPP Papua Barat Daya, kedewasaan politik juga diukur dari sejauh mana partai politik mampu bersinergi secara konstruktif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga adat, serta organisasi masyarakat sipil. Oposisi atau dukungan politik yang diberikan harus bersifat proporsional, mendukung program yang pro-rakyat dan memberikan kritik korektif terhadap kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik.
Menatap agenda politik mendatang, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya optimistis bahwa partai berlambang Ka’bah ini mampu menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga legislatif daerah. Dengan modal sejarah perjuangan yang panjang dan semangat pembaharuan di tanah Papua, PPP siap menjadi rumah aspirasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, maupun agama.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua Barat Daya untuk bersama-sama merawat kedewasaan berpolitik. Mari jadikan pemilu dan setiap proses demokrasi sebagai ajang adu gagasan yang bermartabat demi masa depan Papua Barat Daya yang adil, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya.





Tidak ada komentar