Sikap Tegas Ketua Forum PPP se Papua Raya Copot Waketum dan Sekjen, PPP Papua Barat Daya: Kami Tegak Lurus dan Satu Komando!
Sorong,katatanahpapua.com — Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Rakornas 3 secara virtual (Selasa,27/10/2026) kemarin terkait keputusan pemberhentian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen bergulir kian kencang di daerah.
Jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Papua Barat Daya secara tegas menyatakan sikap tegak lurus mengawal instruksi Ketua Forum PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir untuk mendukung penuh hasil keputusan Rakornas 3 beberapa hari lalu.
Pernyataan bersikap tersebut disampaikan secara kompak pula oleh Ketua DPW PPP Papua Barat Daya beserta Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya. Keduanya menegaskan bahwa seluruh struktur kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua Barat Daya berada dalam satu barisan yang utuh dan solid di bawah kepemimpinan Ketum Mardiono.
Langkah ini diambil merespons arahan Ketua Koordinator PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir, yang meminta seluruh kader di tanah Papua tidak terombang-ambing oleh manuver politik internal serta fokus menjaga keutuhan dan konsolidasi organisasi.
TEGAK LURUS ARAHAN KETUA FORUM
Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Mukhsin A. Wahid menegaskan bahwa soliditas kepengurusan daerah adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Pihaknya memastikan komando organisasi di Papua Barat Daya berjalan searah dengan keputusan strategis yang telah ditetapkan oleh jajaran pengurus pusat dan dikonsolidasikan oleh Forum PPP se-Papua Raya.
“Kami jajaran DPW PPP Papua Barat Daya, baik Ketua, Sekretaris, hingga seluruh pengurus dan kader di tingkat cabang, menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketua Koordinator Forum PPP se-Papua Raya, Bapak Yasman Yasir. Kami mendukung penuh langkah dan keputusan Partai PPP terkait penataan dan penegakan disiplin organisasi,” ujar Ketua DPW PPP Papua Barat Daya dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Senada dengan sang Ketua, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid menambahkan bahwa keputusan pemberhentian Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen Taj Yasin Maimoen harus dimaknai sebagai upaya penyegaran serta penegakan aturan main partai.
Menurutnya, roda organisasi tidak boleh tersandera oleh stagnasi atau ketidakaktifan jajaran pengurus di tingkat pusat.
“Keputusan ini tentu telah melewati pertimbangan matang dan mekanisme internal organisasi yang sah, termasuk rujukan Keputusan Mahkamah Partai. Sebagai pengurus di daerah, tugas kami adalah menjaga marwah partai, mengamankan kebijakan DPP, dan memastikan mesin partai di Papua Barat Daya tetap bergerak melayani masyarakat,” kata Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya.
BERSATU ENAM WILAYAH PAPUA RAYA
Sikap tegas dari DPW PPP Papua Barat Daya ini sekaligus memperkuat seruan yang sebelumnya digelorakan oleh Ketua Koordinator PPP se-Papua Raya, Yasman Yasir. Yasman meminta enam DPW di wilayah Papua Raya meliputi: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya agar tidak terpecah belah oleh polemik kepengurusan di Jakarta.
Yasman mengaku prihatin melihat dinamika internal yang sempat memanas, namun ia mengingatkan bahwa kepentingan membesarkan partai jauh lebih utama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
“Saya mendukung seluruh keputusan Rakornas 3 PPP kemarin. Jujur, saya merasa sedih melihat situasi yang terjadi di internal partai,” ungkap Yasman Yasir saat dihubungi terpisah.
Menurut Yasman, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam politik. Kendati demikian, perselisihan tersebut harus diselesaikan secara dewasa melalui mekanisme organisasi resmi agar energi kader tidak terbuang sia-sia.
“Sekarang saatnya konsolidasi, bukan ribut. Kita harus melihat ke depan dan bagaimana membesarkan PPP. Jangan sampai energi kader habis hanya untuk memperdebatkan persoalan internal,” tegas Yasman.
EVALUASI JABATAN DAN PERSIAPAN MENUJU 2029
Menanggapi pencopotan posisi Waketum dan Sekjen, Forum PPP se-Papua Raya menilai posisi strategis di DPP menuntut tanggung jawab moral dan organisatoris yang tinggi. Kehadiran, koordinasi secara berkelanjutan, dan kerja nyata dari jajaran pimpinan pusat sangat menentukan arah gerak pengurus daerah.
Langkah pencopotan tersebut juga mengacu pada Keputusan Mahkamah Partai Nomor 01/Tim-Int/DPP-PPP/2026 tertanggal 1 Mei 2026 yang merekomendasikan pergantian struktur guna memastikan jalannya efektivitas kepengurusan partai berlambang Ka’bah tersebut.
DPW PPP Papua Barat Daya bersama lima DPW lainnya di Papua Raya menyatakan siap mengalihkan seluruh fokus pada kerja-kerja politik nyata di tengah masyarakat. Terlebih, agenda-agenda politik strategis menanti di depan mata, termasuk persiapan verifikasi dan penyusunan kekuatan menuju Pemilu 2029.
“Kami di Papua Barat Daya ingin memastikan bahwa struktur partai rapat barisan. Dengan solidnya enam DPW di Papua Raya, kami yakin PPP akan semakin diperhitungkan dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua secara optimal,” pungkas Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar