Puluhan Tahun Menanti Bansos: Potret Pilu Buruh Bangunan Beristri Tuna Netra di Teluk Bintuni Terganjal Status KTP

Bintuni,katatanahpapua.com — Di tengah masifnya berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, kisah pilu justru datang dari pinggiran Kabupaten Teluk Bintuni.

Aris (50), seorang buruh bangunan harian asal Kampung Argosigemarai (SP 5), Distrik Bintuni Timur, harus menelan kenyataan pahit: selama lebih dari 24 tahun atau sejak tahun 2002, keluarganya tak pernah sekalipun tersentuh bantuan pemerintah.

Baca Juga

Zakarias Su Serahkan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Ketua MKD APUDSI Kabupaten Sorong

07 Agu 2025

Kondisi ekonomi keluarga Aris tergolong sangat memprihatinkan. Dengan penghasilan yang tidak menentu sebagai kuli bangunan, ia harus menopang kehidupan istrinya yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra, serta membiayai dua orang anak mereka yang masih membutuhkan perhatian.

Mengontrak Lahan dan Rumah Beralas Tanah

Penderitaan Aris tak berhenti pada ketidakpastian penghasilan. Selama lebih dari satu dekade, Aris beserta anak dan istrinya harus menumpang tinggal di atas tanah milik warga lain, Ronald Isir.

Baca Juga

PPP Targetkan Wanita Persatuan Pembangunan Papua Barat Daya Berada di Garda Depan Atasi Isu Sosial

10 Jul 2026

Rumah sederhana yang mereka huni terbuat dari dinding papan lapuk dengan lantai tanah yang hanya ditutupi karpet seadanya. Untuk memberikan ketenangan dan tempat beralas yang lebih layak bagi istrinya yang tak bisa melihat, Aris mengumpulkan sisa-sisa koral dan pasir sedikit demi sedikit dari lokasi proyek tempatnya bekerja.

“Kalau ada sisa koral atau pasir dari tempat kerja, saya bawa pulang sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada rezeki beli semen, baru lantainya saya cor,” ungkap Aris dengan nada lirih saat ditemui di kediamannya, Jumat sore (24/7/2026).

Ketika pekerjaan bangunan sepi, Aris tak punya pilihan selain membanting tulang di kebun milik warga demi menyambung hidup.

“Kalau tidak ada proyek, saya bantu-bantu kerja di kebun orang. Kadang ada pekerjaan, tapi pembayarannya juga sering terlambat,” tambahnya.

Terjebak Masalah Administratif KTP

Mengapa keluarga miskin yang sangat membutuhkan ini luput dari jangkauan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH)? Usut punya usut, kendala utama terletak pada urusan administratif dokumen kependudukan.

Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, status pekerjaan Aris masih tercatat sebagai “Wiraswasta”—sebuah profesi yang sering kali secara sistem diasumsikan memiliki pendapatan mandiri dan tidak masuk dalam prioritas data terpadu kesejahteraan sosial.

“Di KTP pekerjaan saya tertulis wiraswasta, padahal sehari-hari saya bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai sekarang belum saya ganti,” jelas Aris.

Perbedaan antara status administratif pada kertas dokumen dengan realitas pahit di lapangan menjadi tembok tebal yang memisahkan Aris dari haknya sebagai warga negara yang tergolong rentan dan layak dibantu.

Harapan Tulus untuk Pemerintah

Dengan mata berkaca-kaca, Aris menyampaikan jeritan hatinya kepada pemerintah daerah maupun pusat agar penyaluran bantuan sosial benar-benar dievaluasi dan tepat sasaran.

“Saya berharap pemerintah memperhatikan masyarakat seperti saya. Jangan masyarakat yang sebenarnya sudah mampu justru mendapatkan bantuan, sedangkan kami yang layak menerima bantuan tidak mendapatkannya,” tutur Aris penuh harapan.