Pendidikan Papua Barat Daya Masih Prihatin: Pemuda Minta Pemerintah Tak Cuma Bangun Gedung, Tapi Juga Masa Depan
Sorong,katatanahpapua.com — Potret pendidikan di wilayah terpencil dan pedalaman Papua Barat Daya masih dibayangi berbagai ketimpangan.
Mulai dari minimnya sarana prasarana sekolah, terbatasnya akses, hingga ketimpangan distribusi tenaga pengajar yang berkualitas.
Kondisi ini dinilai membutuhkan terobosan arah kebijakan yang tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik, melainkan sentuhan nyata bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat Daya Bidang Pemuda dan Mahasiswa, Marco Kalami.
Menurutnya, potret pendidikan di pelosok Papua Barat Daya saat ini memerlukan perhatian serius dan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah setempat.
“Kita masih menyaksikan anak-anak kita di pedalaman belajar dalam keterbatasan. Sekolah ada, tetapi fasilitas pendukung seperti akses air bersih, listrik, buku cetak, hingga jaringan internet masih sangat jauh dari kata layak. Kebijakan pendidikan harus menyentuh akar masalah ini, bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran,” ujar Marco Kalami dalam keterangannya, (Minggu, 9 Agustus 2026).
Marco menuturkan, arah kebijakan pembangunan pendidikan di Papua Barat Daya harus dirombak agar berorientasi pada pemerataan kualitas.
Pembangunan gedung sekolah yang megah akan sia-sia apabila fasilitas penunjangnya tidak dilengkapi dan guru-guru berkualitas tidak bertahan di wilayah pelosok.
Dalam peta penyelesaian masalah ini, Marco menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dan peran aktif pemuda serta mahasiswa.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar melontarkan kritik tanpa solusi, melainkan harus hadir sebagai agen perubahan (agent of change) bagi pendidikan di daerahnya sendiri.
“Pemuda dan mahasiswa Papua Barat Daya harus mengambil peran depan. Kita bisa bergerak lewat gerakan mengajar sukarela, pendampingan literasi di kampung-kampung, hingga menjadi pendorong utama agar pemerintah daerah konsisten mengawal anggaran pendidikan tepat sasaran,” tegas Marco.
Ia mengimbau kepada seluruh pemuda, komunitas lokal, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyatukan barisan.
Sinergi antara kebijakan pemerintah yang memihak rakyat dan energi kritis serta kepedulian dari kalangan pemuda diyakini menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai ketimpangan pendidikan di pedalaman Papua Barat Daya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar