DPC PPP se Papua Barat Daya Resmi Terbentuk 100 Persen, DPW Fokus konsolidasi Hingga Tingkat Kecamatan

Sorong,katatanahpapua.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mengumumkan tuntasnya pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 100 persen di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya.

Capaian ini menandai selesainya tahap awal penataan struktur organisasi di provinsi terbungsu Indonesia tersebut, yang meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.

Baca Juga

Warga Kampung Ninjimur Tolak Perluasan Lahan Sawit, Khawatir Rusak Hutan dan Sumber Hidup

31 Jan 2026

Dengan terbentuknya seluruh DPC, instrumen kepemimpinan partai di tingkat daerah kini telah siap untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara penuh.

Ketua DPW PPP Papua Barat Daya, Mukhsin A. Wahid, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk kesiapan infrastruktur partai dalam menyerap aspirasi masyarakat secara lebih dekat.

Selesainya pembentukan DPC di seluruh kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya ini adalah bukti kerja keras seluruh kader dan pengurus, sekaligus menjadi fondasi utama agar PPP hadir secara nyata serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di provinsi baru tersebut.

Baca Juga

Pertanian Modan 2 Kampung Malaus Terus Berkembang, Petani Optimistis Tingkatkan Produksi

16 Jan 2026

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Papua Barat Daya, Ruslan Rasid, menambahkan bahwa keberhasilan penataan struktur di tingkat kabupaten/kota ini akan segera diikuti oleh penguatan kelembagaan hingga ke tingkat paling bawah.

Kerja organisasi tidak berhenti di tingkat kabupaten/kota, melainkan langsung bergerak cepat memastikan konsolidasi berlanjut ke tingkat distrik hingga kampung agar seluruh jajaran partai siap menjalankan program kerja partai secara sistematis.

Rampungnya kepengurusan hingga tingkat daerah ini sekaligus menegaskan kesiapan DPW PPP Papua Barat Daya dalam menghadapi tahapan verifikasi administrasi maupun faktual oleh penyelenggara pemilu.

Langkah-langkah strategis yang telah disiapkan meliputi penyempurnaan kelengkapan berkas seperti inventarisasi dokumen keanggotaan, Kartu Tanda Anggota (KTA), serta penyesuaian data pengurus di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Selain itu, partai juga memastikan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada struktur kepengurusan dari tingkat DPW hingga DPC, kelengkapan legalitas kantor dan sekretariat tetap di seluruh wilayah, serta validasi data anggota di lapangan untuk kelancaran proses pencocokan data.

Setelah struktur di tingkat kabupaten/kota lengkap, DPW PPP Papua Barat Daya mengalihkan fokus kerja pada penataan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat distrik dan Ranting di tingkat kampung/kelurahan, penguatan basis massa melalui sosialisasi program kerja, serta pemantapan kesiapan administrasi organisasi secara menyeluruh.

Sebagai Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), langkah cepat ini diambil untuk memperkuat kehadiran partai serta memastikan arah perjuangan politik PPP dapat terintegrasi secara optimal dengan kebutuhan pembangunan masyarakat di Papua Barat Daya. (M)