Matahari di Atas Kota Injil: Muhammadiyah Manokwari

Penulis: Ismail Suardi Wekke (Redaktur Senior Kata Tanah Papua)

Manokwari,katatanahpapua.com — Di seberang Teluk Doreri, sayup-sayup suara azan beradu dengan deru ombak Pasifik. Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat yang kerap dijuluki Kota Injil, sedang bersiap menyambut petang. Julukan itu bukan sekadar metafora.

Di sinilah, tepatnya di Pulau Mansinam yang berjarak sekitar enam kilometer dari pusat kota, dua misionaris Eropa, Carl Wilhelm Ottow asal Belanda dan Johann Gottlob Geissler asal Jerman: membuang sauh pada Minggu pagi, 5 Februari 1855, setelah pelayaran panjang tiga tahun dari Rotterdam melalui Batavia dan Ternate.

Tanggal itu kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pekabaran Injil, dengan ribuan peziarah dari seluruh Papua yang berdatangan ke Mansinam. Warisan sejarah itu membekas kuat dalam demografi Manokwari hari ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Manokwari pada Sensus Penduduk tahun 2025 tercatat sebanyak 208.021 jiwa, dan mayoritas sekitar 70,75 persen memeluk Kristen Protestan.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terbaru mencatat jumlah pemeluk Islam di Kabupaten Manokwari sebanyak 76.763 jiwa, angka yang menjadikannya wilayah dengan populasi Muslim terbesar di antara tujuh kabupaten/kota se-Papua Barat.

Di tengah lanskap keagamaan seperti itulah, sebuah organisasi Islam modernis justru tumbuh subur dan merajut harmoni tanpa riak (baca: Muhammadiyah).

Bagi sebagian orang luar, keberadaan ormas Islam di tanah Papua sering kali dibayangkan penuh ketegangan geopolitik keagamaan. Namun, telusurilah jalanan Manokwari, bertanyalah pada warga lokal di Distrik Prafi atau Warmare, maka narasi yang muncul adalah cerita tentang ruang kelas, ranjang rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi.

Muhammadiyah di Manokwari bukan sekadar tentang menara masjid, melainkan potret adaptasi sebuah gerakan keagamaan di daerah minoritas.

Benih Pertama di Tanah Transmigran

Langkah Muhammadiyah di Manokwari tidak bisa dipisahkan dari gelombang transmigrasi pada dekade 1980-an. Para petani asal Jawa dan Nusa Tenggara Barat membawa serta kultur keagamaan mereka ke kawasan dataran rendah Prafi dan Masni, dua distrik yang sejak era Orde Baru memang diproyeksikan sebagai kawasan permukiman transmigrasi dan sentra pertanian pangan di Papua Barat.

Di sanalah, struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Manokwari perlahan terbentuk, jauh sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat dari Papua pada tahun 2003.

Kini organisasi tersebut dinakhodai Imam Muslih, yang kembali terpilih memimpin PDM Manokwari untuk periode 2023–2028 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 yang digelar Mei 2023.

Kepemimpinan itu melanjutkan konsolidasi organisasi yang sejak awal dibangun di atas jejaring PDM tingkat kabupaten/kota se-Papua Barat, yang kini menaungi sembilan kabupaten/kota di bawah koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Papua Barat.

Hingga pertengahan 2026, data internal organisasi menunjukkan grafik yang stabil namun berdampak makro. Gurita amal usaha Muhammadiyah kini menyentuh sektor-sektor paling krusial bagi masyarakat Papua.

Di sektor pendidikan dasar dan menengah, Muhammadiyah mengelola empat sekolah yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK, yang berfokus pada literasi digital dan penanaman nilai toleransi sejak dini.

Angka ini sejalan dengan skala amal usaha pendidikan Muhammadiyah di seluruh Papua Barat, yang menurut catatan organisasi mencapai 21 sekolah — jumlah yang, di Indonesia Timur, hanya kalah dari Maluku Utara (38 sekolah) dan Maluku (29 sekolah), namun melampaui Nusa Tenggara Timur (15 sekolah) dan Bali (13 sekolah).

Langkah ini kemudian melompat jauh ke jenjang perguruan tinggi. Pada 2007, berdirilah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Manokwari, kampus yang mula-mula membuka lima program studi kependidikan: Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Pencapaian terbesar justru datang belum lama ini: melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 560/B/O/2025 yang ditetapkan 15 Juli 2025, STKIP Muhammadiyah Manokwari resmi beralih bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UM Papua Barat/UMPB).

Kampus yang berlokasi di Jalan Trikora Arfai I, Kelurahan Andai, Manokwari Selatan itu kini memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan (Saintekes) yang menaungi sembilan program studi, termasuk program baru di luar rumpun kependidikan seperti Informatika, Manajemen, Teknik Sipil, dan Administrasi Kesehatan.

Sebagian besar program studi tersebut telah terakreditasi “Baik” hingga “Baik Sekali” oleh BAN-PT dan LAMDIK.

Gerakan ini juga melebar ke sektor kesehatan dan sosial, sebuah Klinik Pratama didirikan lengkap dengan layanan ambulans gratis untuk mempermudah akses kesehatan bagi warga di wilayah pedalaman.

Sementara di sektor ekonomi, melalui bendera Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), mereka menggerakkan program pemberdayaan petani untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas sebuah pendekatan yang relevan mengingat Prafi dan Masni memang menjadi salah satu lumbung pangan Papua Barat sejak era transmigrasi.

Kampus dan seluruh amal usaha ini menjadi katup penyelamat bagi anak-anak muda Papua yang ingin maju tanpa harus menyeberang ke Pulau Jawa atau Makassar.

Kristen Muhammadiyah (Krismuha): Fakta di Ruang Kelas

Ada sebuah fenomena sosiologis unik yang lahir dari rahim pendidikan Muhammadiyah di Indonesia Timur, termasuk Manokwari, fenomena yang oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, dipopulerkan dengan istilah “Krismuha” (Kristen Muhammadiyah), meski di kalangan warga setempat ia juga akrab disebut “Krismu”.

Istilah ini merujuk pada warga lokal beragama Kristen yang menempuh pendidikan di sekolah atau kampus Muhammadiyah dan mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan serta etos kerja organisasi tersebut, tanpa kehilangan iman Kekristenan mereka.

Fenomena ini bukan isapan jempol. Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, pernah mengungkapkan bahwa hingga akhir 2023 setidaknya ada delapan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang dijuluki kampus Krismuha karena 70 hingga 80 persen mahasiswanya beragama Kristen atau Katolik.

Empat di antaranya berada di tanah Papua: Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Papua di Jayapura, dan sebelum berubah status menjadi STKIP Muhammadiyah Manokwari, kini UM Papua Barat.

Empat lainnya tersebar di Nusa Tenggara Timur: Universitas Muhammadiyah Kupang, STKIP Muhammadiyah Kalabahi di Alor, Universitas Muhammadiyah Maumere, dan Universitas Muhammadiyah Manado.

Di kampus Muhammadiyah Manokwari sendiri, sejalan dengan pola nasional itu, lebih dari 70 persen mahasiswanya adalah anak-anak asli Papua yang beragama Kristen.

Menariknya, meski mahasiswa non-Muslim tetap diwajibkan menempuh mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), mereka tetap mendapat pelajaran agama sesuai keyakinan masing-masing dengan pengajar dari agama yang sama, bahkan di sejumlah kampus Krismuha lain, seorang pastor turut mengajar.

Mahasiswi pun tidak diwajibkan mengenakan jilbab, dan hampir seluruh mahasiswa Krismuha hafal lagu kebangsaan Muhammadiyah, “Sang Surya”, yang biasa dinyanyikan pada acara-acara formal organisasi.

“Kami di sini tidak diajarkan untuk pindah agama,” kata Yohanes, salah satu alumni kampus Muhammadiyah Manokwari yang kini mengajar di pedalaman Pegunungan Arfak.

“Kami diajarkan bagaimana menjadi guru yang jujur dan pintar. Dosen-dosen berhijab memperlakukan kami seperti anak sendiri. Di kampus ini, kami belajar bahwa Islam itu merangkul, bukan memukul,” Tambahnya

Strategi “dakwah pencerahan” ini terbukti ampuh. Muhammadiyah tidak masuk ke Manokwari dengan bendera konfrontasi ideologis atau kristenisasi-tandingan.

Mereka masuk lewat sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Papua yaitu pendidikan dan kesehatan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan watak toleran-inklusif Muhammadiyah sejak awal berdirinya, yang bahkan pernah dipuji tokoh pergerakan nasional dr. Soetomo pada 1924 karena etika pelayanan sosialnya yang tidak memandang suku, agama, dan ras.

Menembus Sekat dengan Ambulans

Ujian nyata toleransi di Manokwari sering kali terjadi di jalanan, bukan di ruang seminar. Melalui LAZISMU Manokwari, organisasi ini mengoperasikan layanan ambulans gratis yang siap bergerak 24 jam, ini mengikuti model yang telah dijalankan LAZISMU di berbagai daerah lain di Indonesia, dari Jawa Barat hingga Medan, sebagai wujud konkret dari pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pelayanan darurat kemanusiaan lintas agama.

Dalam catatan operasional LAZISMU, mayoritas pengguna layanan ambulans ini adalah warga asli Papua di pinggiran Manokwari yang kesulitan mendapatkan akses transportasi ke RSUD Manokwari.

Ketika ambulans berlogo matahari itu datang menjemput seorang ibu hamil atau korban kecelakaan yang beragama Kristen, sekat-sekat prasangka agama runtuh seketika.

“Bagi kami, rasa lapar dan sakit itu tidak punya agama,” ujar seorang pengurus PDM Manokwari dalam sebuah kesempatan.

“Ketika kami menolong sesama di Manokwari, kami sedang mempraktikkan teologi Al-Ma’un yang diajarkan KH Ahmad Dahlan.”

Menjaga “Rumah Bersama”

Tantangan Muhammadiyah di Manokwari ke depan bukanlah penolakan dari warga lokal, melainkan bagaimana menjaga konsistensi pelayanan di tengah dinamika pembangunan Papua Barat yang bergerak cepat.

Sebagai kota yang terus berkembang dengan proyeksi penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kota ini membutuhkan perekat sosial yang kuat agar gesekan sekecil apa pun tidak bertransformasi menjadi konflik horizontal.

Muhammadiyah, bersama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), kini menjadi pilar penting dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Manokwari forum yang secara rutin menjadi ruang dialog lintas iman sekaligus mitra pemerintah daerah dalam meredam potensi gesekan sosial-keagamaan di Papua Barat.

Saat matahari benar-benar tenggelam di balik perbukitan Kwawi, lampu-lampu di ruang kelas SMA Muhammadiyah Manokwari masih menyala. Di sana, anak-anak dengan beragam latar belakang suku dan agama duduk bersama, membaca buku yang sama, dan merajut masa depan yang sama.

Di Kota Injil ini, Muhammadiyah telah bertransformasi dari sebuah organisasi pendatang menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi Tanah Papua. Sehingga dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah Papua Barat, kini juga menjadi salah satu penjaga masa depan pendidikan tinggi di ujung timur Indonesia.