Tiga Hari Tanpa Jawaban: Mama-Mama Pedagang Papua Blokade Jalan, Tuntut Kepastian Kebijakan Otsus

Sorong,katatanahpapua.com — Perjuangan mama-mama pedagang Papua memasuki hari ketiga tanpa ada tanggapan langsung dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Setelah dua malam bertahan di halaman Kantor Gubernur sejak 1 Juli 2026, massa aksi memutuskan memindahkan titik demonstrasi ke ruas jalan Lampu Merah Elim Remu dan memblokade jalur tersebut hingga dini hari, Jumat (3/7/2026).

Kronologi: Dari Halaman Kantor Gubernur ke Badan Jalan

Baca Juga

DPW PPP Papua Barat Daya Targetkan Muscab Tingkat Kota/Kabupaten Rampung Bulan Juni – Agustus 2026

10 Apr 2026

Aksi ini bermula sebagai unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Namun setelah dua hari menginap dan menunggu tanpa ada pihak pemerintah yang menemui mereka, para pedagang mengambil langkah lebih tegas: memindahkan lokasi aksi ke persimpangan Lampu Merah Elim Remu, salah satu titik strategis yang ramai dilalui kendaraan.

Pantauan di lapangan menunjukkan puluhan peserta aksi menggelar terpal dan karpet seadanya di badan jalan sebagai tempat beristirahat, sementara sejumlah pemuda secara bergantian berjaga menjaga keamanan di sekitar lokasi. Hingga pukul 03.08 WIT, massa masih bertahan di tengah jalan meski dalam kondisi lelah setelah tiga hari berturut-turut menyuarakan aspirasi.

Pendamping aksi dari Perkumpulan Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (P2MPKS), Yohanis Mambrasar, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi ke jalan raya merupakan bentuk desakan agar pemerintah tidak lagi bisa mengabaikan tuntutan mereka.

Baca Juga

Direktur AAF Bertemu Plt. Kadis Perkimtan Sulawesi Selatan, Bahas SDM Aparatur

21 Agu 2025

“Aksi ini bertujuan mendorong Gubernur membuat kebijakan dukungan modal usaha dan penyediaan tempat berjualan yang baik bagi mama-mama pedagang Papua,” ujar Yohanis, Jumat dini hari.

Substansi Tuntutan: Lebih dari Sekadar Lapak Berjualan

Di balik aksi blokade jalan ini, terdapat tuntutan yang menyentuh persoalan struktural yang lebih luas. Para demonstran mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera menetapkan kebijakan yang berpihak kepada mama-mama pedagang Papua, mencakup tiga hal utama:

1. Dukungan modal usaha bagi pedagang asli Papua yang selama ini kerap kalah bersaing dengan pelaku usaha pendatang yang memiliki akses modal lebih besar.
2. Penyediaan lokasi berjualan yang layak, mengingat banyak mama-mama pedagang selama ini berjualan di trotoar atau bahu jalan tanpa fasilitas memadai.
3. Program pemberdayaan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP), yang mereka nilai harus menjadi wujud nyata dari semangat Otonomi Khusus (Otsus), bukan sekadar slogan kebijakan.

Tuntutan ini menegaskan bahwa isu yang diperjuangkan bukan semata soal ruang berdagang, melainkan bagian dari persoalan ekonomi yang lebih mendasar: sejauh mana kebijakan afirmatif Otsus benar-benar berpihak pada penduduk asli di tanah kelahirannya sendiri.

Kekecewaan atas Sikap Pemerintah

Rasa frustrasi mulai tampak di kalangan peserta aksi, terutama karena hingga tiga hari berjalan, tidak ada perwakilan pemerintah provinsi—apalagi Gubernur Elisa Kambu sendiri—yang menemui mereka secara langsung.

“Kami aksi di kantor gubernur hingga bermalam pun gubernur tidak menemui kami untuk menerima aspirasi secara langsung. Karena itu kami bergeser memblokir jalan raya supaya Elisa Kambu bisa melihat dan menerima aspirasi kami,” ungkap salah seorang peserta aksi.

Pernyataan ini menggambarkan pergeseran strategi massa aksi dari upaya persuasif menjadi tindakan yang lebih konfrontatif, sebagai respons atas apa yang mereka anggap sebagai kebisuan pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi kelompok ekonomi akar rumput.

Simbol Perjuangan Ekonomi Orang Asli Papua

Bagi massa aksi, perjuangan ini tidak berdiri sendiri sebagai kepentingan sekelompok pedagang semata. Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka perjuangkan berkaitan erat dengan nasib pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua secara keseluruhan—sebuah isu yang kerap muncul dalam evaluasi pelaksanaan Otsus di berbagai daerah di Tanah Papua, termasuk soal sejauh mana dana dan kebijakan afirmasi benar-benar menyentuh kelompok rentan seperti pedagang perempuan asli Papua.

Sosok “mama-mama pedagang” sendiri telah lama menjadi simbol ekonomi informal masyarakat Papua, khususnya perempuan yang menopang ekonomi keluarga melalui hasil kebun, ikan, maupun barang dagangan lain yang dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional.

Minimnya fasilitas dan perlindungan bagi kelompok ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai forum evaluasi pembangunan di wilayah Papua.

Bertahan di Tengah Keterbatasan

Di tengah keterbatasan fasilitas—tidur beralaskan terpal dan karpet di atas aspal, tanpa kepastian kapan aksi akan berakhir—semangat para mama-mama pedagang disebut belum surut.

Yohanis Mambrasar menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.

Blokade di Lampu Merah Elim Remu turut berdampak pada arus lalu lintas di kawasan tersebut, mengingat titik ini merupakan salah satu jalur yang cukup padat dilalui warga Kota Sorong.

Belum Ada Respons Resmi Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum mengeluarkan keterangan resmi terkait tuntutan para pedagang maupun langkah konkret yang akan ditempuh untuk merespons aksi tersebut.

Publik kini menanti sikap Gubernur Elisa Kambu, apakah akan turun langsung menemui massa atau menunjuk perwakilan untuk membuka dialog guna mencari jalan keluar atas persoalan yang telah berlangsung tiga hari ini.

(Berita ini akan diperbarui seiring perkembangan di lapangan.)